Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pengelolaan Bank Papua diharap jangan hanya bergantung saham pemda
  • Senin, 29 Oktober 2017 — 19:31
  • 525x views

Pengelolaan Bank Papua diharap jangan hanya bergantung saham pemda

"Misalnya mengutamakan pembiayaan pekerjaan di tanah Papua (Papua dan Papua Barat), bukan di luar tanah Papua, karena ini juga yang menyebabkan adanya kebocoran," ujar Carolus belum lama ini.
Ilustrasi Kantor Pusat Bank Papua - Jubi. Dok 
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, pengelolaan Bank Papua jangan hanya berharap pada pemerintah daerah (pemda) yakni Pemprov Papua dan Papua Barat serta kabupaten/kota di dua provinsi itu.

Menurutnya, belakangan ini berbagai masalah Bank Papua muncul ke publik. Manajemen bank milik pemerintah daerah itu perlu dirombak. 

"Kalau perlu join saham dengan pihak swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bank Papua, supaya semakin baik dan dapat memenuhi standar Bank Indonesia," kata Mandenas pekan lalu.

Ia mengatakan, jangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semisal Bank Papua, beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sahamnya juga go publik, misalnya maskapai penerbangan Garuda Indonesia. 

"Tidak bisa berharap, mayoritas saham pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kalau memungkinkan harus di-sharing kepada pihak swasta untuk sama-sama mengelola Bank Papua, sehingga membebani daerah," ujarnya.

Katanya, jika terus mengacu pada skala lokal, hingga beberapa tahun depan, tidak akan mencapai target yang diinginkan, karena dalam dunia bisnis butuh akses pasar yang baik, dan jaringan luas, bukan saja skala lokal, nasional tapi juga internasional. 

“Saran saya, kalau bisa Bank Papua go publik. Tapi yang utama harus merombak manajemen internal Bank Papua. Cabang Bank Papua di luar daerah, perlu dikaji ulang, jika memang tidak terlalu signifikan dan menguntungkan dari sisi penerimaan, sebaiknya ditutup," katanya. 

Ketua Komisi III DPR Papua, komisi yang membidangi aset daerah, BUMD, dan anggaran, Carolus Kelen Bolly mengatakan, komisinya meminta Bank Papua menghentikan pemberian kredit kepada pihak di luar Papua, melalui kantor cabang Bank Papua di daerah lain, karena ingin Bank Papua kembali kepada roh yang sebenarnya. 

"Misalnya mengutamakan pembiayaan pekerjaan di tanah Papua (Papua dan Papua Barat), bukan di luar tanah Papua, karena ini juga yang menyebabkan adanya kebocoran," ujar Carolus belum lama ini.

Menurutnya, Bank Papua untuk membangun tanah Papua, semangat ini yang harus dikembalikan. 

"Kami akan mengawasi dan mendorong Bank Papua, melakukan perbaikan ke depan, terutama mengatasi kredit macet. Apalagi Bank Papua ini milik Pemprov Papua, Papua Barat, dan pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat Papua, Papua Barat," ujarnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Pemerintah dianggap tak bisa desak PTFI lunasi utang ke Pemprov Papua

Selanjutnya

Diserempet truk tronton, honorer Dishub Deiyai tewas

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe