Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pegawai dinas pekerjaan dilatih susun harga perkiraan
  • Senin, 30 Oktober 2017 — 20:20
  • 730x views

Pegawai dinas pekerjaan dilatih susun harga perkiraan

penghitungan HPS juga menentukan proses penawaran penyedia barang dan jasa
Pembukaan Bimbingan Teknis Penyusunan Analisa Harga Satuan (PAHS) - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja  di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan tingkat provinsi, Kabupaten dan kota di Papua, dilatih menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) yang biasa dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Karena penghitungan HPS menentukan baik buruknya pembangunan infrastruktur di Papua," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya, saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Analisa Harga Satuan (PAHS), di Jayapura, Senin (30/10/2017).

Ia menjelaskan penghitungan HPS juga menentukan proses penawaran penyedia barang dan jasa. “Apabila ditetapkan lebih mahal dari harga wajar, maka akan menimbulkan potensi kerugian negara,” kata Djuli menambahkan.

Namun sebaliknya, jika ditetapkan lebih rendah dari harga wajar maka berpotensi terjadinya gagal lelang karena tidak ada penyedia yang berminat.

Menurut dia, HPS merupakan hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan yang dikalikan dengan harga satuan, ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

“Tentu penentuan HPS sangat berkaitan erat dengan harga satuan setempat," katanya.

Dalam proses penentuan HPS sangat penting diimbangi dengan meninjau langsung lokasi proyek yang akan dikerjakan. Djuli menyebutkan hal itu sangat menentukan perbedaan harga antara di wilayah pegunungan dengan pesisir.

Selain itu manfaat penyusunan HPS sebagai alat menilai kewajaran penawaran, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, dasar negosiasi harga dalam pengadaan dan penunjukan langsung serta sebagai dasar menetapkan besaran nilai jaminan penawaran dan pelaksanaan.

Ia berharap pegawai dinas PU kabupaten, kota dan provinsi mampu memahami cara menghitung harga satuan alat, bahan dan upah yang akan digunakan dalam menyusun HPS.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Hamkah Lubis mengakui permasalahan geografis menjadi kendala di Papua dalam menentukan HPS. Namun ia menjelaskan tidak ada solusi lain selain bisa melakukan perubahan terhadap moda transportasi, tenaga kerja, bahan dan material lainnya.

"Ini yang harus dipikirkan ke depan, namun yang jelas kita harus membuat HPS sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Hamkah.

Menurut dia, adanya kondisi riil bisa mempertanggung jawabkan sescara profesional kepada pihak seperti BPK. “Kalau memang apa yang dilaporkan itu memang sesuai kondisi rill, silahkan lakukan seperti itu," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Tiga daerah ini jadi perhatian khusus Kemenkes

Selanjutnya

Pemkab Bantul puji penerapan IT di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe