Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Apakah minimnya penegakan HAM karena fokus pembangunan infrastruktur?
  • Selasa, 31 Oktober 2017 — 07:28
  • 1983x views

Apakah minimnya penegakan HAM karena fokus pembangunan infrastruktur?

Menurut aktivis HAM dan mantan Koordinator Kontras itu salah satu penyebab mandegnya penyelesaian HAM adalah sistem peradilan menihilkan hukuman anggota militer yang terlibat pelanggaran HAM.
Protes atas penembakan aparat keamanan, jenazah Yulianus Pigai sempat diletakkan keluarga di depan Kantor Polsek Tigi, Kabupaten Deiyai awal Agustua lalu- Jubi/Abeth You
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jakarta, Jubi – Masih dalam rangka evaluasi 3 tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, bidang penegakan hukum dan HAM adalah topik paling hangat dan menjadi sorotan banyak pihak.

Kali ini Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K. Harman yang menilai bahwa kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dalam bidang penegakkan hukum cenderung jalan di tempat.

"Kita seperti lari di tempat. Kemajuan di bidang penegakkan hukum itu seperti joget poco-poco," kata Benny seperti dilansir Antara Sabtu (28/10/2017) dalam diskusi di Jakarta bertajuk Evaluasi Kritis Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Keadilan Hukum Ada Dimana?

Menurut dia, kurangnya kinerja tersebut menunjukkan pemerintahan tidak bekerja baik. "Kalau begini-begini saja, tanpa presiden, kita juga bisa," katanya.

Menurut dia, hukum di Indonesia saat ini cenderung digunakan oleh pemerintah sebagai alat kekuasaan dengan mengesampingkan keadilan.

"Hukum seharusnya untuk mengawal demokrasi. Tapi saya takut hukum jadi alat untuk capai kepentingan kekuasaan yang sifatnya sesaat," katanya.

Fokus infrastruktur jadi penyebab?

Menjawab hal itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ifdhal Kasim menilai hal itu disebabkan kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, yang memang menyebabkan kurangnya perhatian pada bidang-bidang lain.

Namun Ifdhal juga merinci, reformasi hukum saat ini berkonsentrasi pada pembenahan regulasi, penyelesaian sejumlah kasus HAM dan pembenahan kelembagaan hukum.

Dia menyebutkan tujuh kasus HAM warisan pemerintahan sebelumnya yang menanti penyelesaian. Dari ketujuh kasus tersebut, dua kasus menurut dia sudah berjalan proses hukumnya.

"Sudah mulai dirintis penyelesaiannya. Dilakukan kajian. Ada dua kasus yakni kasus Wasior dan Wamena di Papua, yang sekarang dalam proses pengajuan ke pengadilan. Tidak perlu rekomendasi DPR. Sedang dikumpulkan bukti-buktinya," katanya.

Dia mengklaim pemerintah sedang mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan sejumlah kasus HAM lainnya dan diharapkan bisa diselesaikan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi selesai pada 2019. "Pemerintah lagi cari format menyelesaikan kasus HAM secara menyeluruh," katanya.

Sementara di dalam beberapa respon resminya di forum-forum PBB, seperti Sidang Dewan HAM, Universal Periodic Review (UPR) dan Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia tetap konsisten menerangkan berbagai klaim capaian pembangunan infrastruktur di Papua sejak pemerintahan Jokowi menanggapi isu-isu HAM Papua.

Hal itu seakan dilakukan untuk menangkal isu-isu separatisme atau hak penentuan nasib sendiri yang mulai mendapat tambahan dukungan suara di forum-forum PBB, tak saja dari negara-negara Pasifik, namun juga beberapa negara di Karibia dan Afrika.

Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada BBC (26/10) menegaskan pihaknya memang tidak dapat mencegah negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mengangkat kasus pelanggaran HAM di Papua ke Sidang Umum PBB. Karena setiap negara anggota PBB mendapat hak untuk membicarakan perihal apapun di forum sidang umum.

"Semua negara bebas menyampaikan pendapat. Itu hak mereka," ujar retno usai memaparkan capaian kinerja Kementerian Luar Negeri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Namun, lanjutnya, para diplomat Indonesia di PBB dianjurkan menjawab semua tuntutan dan desakan yang muncul tersebut dengan pemaparan kemajuan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Hak kami adalah menjelaskan pembangunan yang dilakukan di Papua, perkembangan komprehensif dan lain-lain, itu sudah kami jelaskan," kata Retno.

Perhatian terhadap HAM memang hilang

Sebelumnya, Amnesty Internasional dalam pernyataan evaluasi mereka terhadap kinerja bidang HAM pemerintahan Jokowi justru dengan tegas menyimpulkan bahwa komitmen politik Jokowi dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM sudah menghilang.

"Komitmen dan kehendak Jokowi sudah hilang sementara waktu makin sempit," kata Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, yang dikutip Tempo.co (10/10) saat jumpa pers di kantornya di Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut aktivis HAM dan mantan Koordinator Kontras itu salah satu penyebab mandegnya penyelesaian HAM adalah sistem peradilan menihilkan hukuman anggota militer yang terlibat pelanggaran HAM.

Padahal, lanjutnya, banyak aturan hukum yang bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan HAM. "Tapi ada ketidakpiawaian Jokowi dalam menggunakan dasar konstitusi itu," ujarnya.

Sehingga tidak heran berbagai kasus pelanggaran HAM hingga kini tidak jelas penyelesaiannya. Beberapa kasus di antaranya terkait kebebasan berekspresi maupun beragama, hingga kasus kekerasan.

Usman menjelaskan, seperti dilansir CNN Indonesia (20/10) terkait kasus kebebasan berekspresi dan berkumpul, lembaganya menerima banyak laporan. Sebagian besar kasus terkait penggunaan pasal pemidanaan seperti pidana makar, pencemaran nama baik, dan penodaan agama.

Penggunaan pasal-pasal itu, menurut Usman, cenderung bersifat represif sehingga mengancam kebebasan berpendapat.

Usman juga mempertanyakan sikap Jokowi terkait tragedi Paniai Berdarah 8 Desember 2015, ketika kepolisian dan TNI membunuh empat pemuda Papua di kota Enarotali, Paniai. Pemerintah pusat, kata Usman, tidak menunjukkan gelagat positif untuk menginvestigasi insiden tersebut.

Bahkan, pada 1 Agustus 2017, kasus penembakan terjadi lagi oleh anggota Brimob di Deiyai, Papua. Satu orang tewas (Yulianus Pigai), beberapa orang terluka. Namun pemerintah tidak beritikad mengusut kasus tersebut.

Terkait kasus pelanggaran HAM Deiyai itu, dimana salah seorang korban luka tembak (Demianus Pekei) masih menyimpan serpihan peluru di tubuhnya, dan telah tiga kali pindah Rumah Sakit hingga mendapat rujukan ke salah satu RS di Jakarta, Sidang Kode Etik Polri hanya memberi sanksi untuk meminta maaf kepada para pelaku dan mereka dipindahtugaskan ke jabatan berbeda selama satu tahun.

Para pelaku tersebut adalah mantan Kapolsek Tigi Inspektur Satu Maing Raini dan Komandan Pleton Brigade Mobil (Danton Brimob) Iptu Aslam Djafar bersama dua anggotanya, Ajun Inspektur Dua Esra Sattun dan Brigadir Kepala Victor Manggaprouw.

Padahal Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar kepada Antara (11/8) mengatakan Kapolsek Tigi Iptu MR dan delapan anggota Brimob diduga melakukan pelanggaran protap saat menangani aksi massa pada 1 Agustus 2017 tersebut.

"Sesuai rekomendasi yang diberikan oleh tim investigasi, Kapolsek dan delapan anggota Brimob (termasuk komandan peleton) diduga telah melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan aksi massa," kata Boy Rafli di Timika.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, dilansir CNN Indonesia, (11/8) menyebut kasus penembakan di Deiyai, Papua, bukanlah pelanggaran HAM. Menurut dia kasus tersebut hanyalah kasus kriminal atau tindak pidana biasa dan bukan kasus pelanggaran HAM.

Wiranto juga dalam banyak kesempatan mengungkapkan posisinya yang mendukung rekonsiliasi ketimbang peradilan sebagai mekanisme penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu.(*)

loading...

Sebelumnya

BPK tanggani 178 ribu rekomendasi hasil pemeriksaan

Selanjutnya

Harapan ULMWP terhadap Jacinda Ardern

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe