Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Beban biaya sosial di wilayah Lapago dikaji
  • Selasa, 31 Oktober 2017 — 14:43
  • 351x views

Beban biaya sosial di wilayah Lapago dikaji

Kajian itu bagian dari tindak lanjut keperayaan dari KPK yang menjadikan Papua salah satu dari enam provinsi yang menjadi sampel bebas KKN.
Focus Group Discussion (FGD) tentang kajian beban biaya sosial terhadap penyelenggaraan pemerintah-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
islami@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena, Jubi –Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua bersama Universitas Cenderawasih menggelar focus group discussion (FGD) tentang kajian beban biaya sosial terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah adat Lapago. Kajian itu bagian dari tindak lanjut keperayaan dari KPK yang menjadikan Papua salah satu dari enam provinsi yang menjadi sampel bebas KKN.

“Litbang Provinsi Papua melakukan analisis beban biaya sosial di Papua khususnya di lima wilayah adat. Untuk itu, kami ke kabupaten dan kota untuk mengkaji lebih jauh serapan dana APBD lima hingga 10 tahun lalu,” kata Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua, Yeremias Yelela Wetipo, Selasa (31 /10/2017).

Kajian itu untuk melihat besaran biaya sosial yang selama ini dikeluarkan, termasuk untuk biaya konflik sosial atau untuk membayar sengketa adat, sengketa batas pemerintahan distrik, kampung dan kabupaten.

“Dan hari ini kami evaluasi setelah itu kami carikan regulasi besaran dana APBD untuk beban biaya sosial itu seperti apa,” kata Yeremias, menambahkan.

Selain di wilayah adat Lapago, kajian itu juga dilakukan di lima wilayah adat lain seperti Anim Ha di Merauke, Mamta di Sarmi, Saireri di Biak, Meepago di Timika.

Kajian itu berdasarkan karakterikik budaya, geopolitik dan tradisi budaya masing-masing, seperti di wilayah Lapago yang dilakukan di Wamena. Lapago mewakili 10 kabupaten.

“Analisis kajian ini akan dibawa dan evaluasi dengan pusat kajian manajemen dan kebijakan pemerintah fakultas ekonomi dan bisnis Uncen,” katanya.

Analisa itu sebagai acuan kebijakan di lima tahun ke depan, termasuk apa yang harus dilakukan pemerintah provinsi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti pusat kajian manajemen dan kebijakan pemerintah, fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Cenderawasih, Baltazar Kambuaya, mengatakan kajian itu sangat penting dan krusial di Papua karena satu sisi harus bekerja sesuai dengan aturan negara, sisi lain juga budaya dan adat.

“Sehingga ini semacam benturan di mana bekerja menurut adat karena itu kebiasaan kita, sedangkan ada suatu sistem keuangan negara yang diatur oleh undang-undang,” kata Baltazar Kambuaya.

Menurut dia, KPK melihat beban biaya sosial di Papua cukup tinggi sejak diberlakukannya Otsus.

Atas dasar itulah Litbang Provinsi Papua dan Uncen diminta mengkaji untuk menemukan hasil  rekomendasi berupa rancangan hukum Perda khusus provinsi yang mengatur mengenai beban biaya sosial.

“Perda itu sebagai acuan kinerja Pemprov Papua. Perda itu juga untuk pencegahan pelanggaran pemerintah, agar tetap berjalan sesuai rambu-rambu,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Jayawijaya dukung penerapan aplikasi sistem keuangan desa

Selanjutnya

Tim Saber Pungli bakal sosialisasi di Jayawijaya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe