Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Hendak Pilkada, Tujuh daerah di Papua dilarang ganti pejabat
  • Selasa, 31 Oktober 2017 — 16:31
  • 617x views

Hendak Pilkada, Tujuh daerah di Papua dilarang ganti pejabat

Permintaan itu mengacu undang-undang aparatur sipil negara (ASN) yang melarang kepala daerah tidak menganti pejabat saat mendekati Pilkada.
Ilustrasi Pilkada - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua meminta sejumlah kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018, tidak menganti pejabat. Permintaan itu mengacu undang-undang aparatur sipil negara (ASN) yang melarang kepala daerah tidak menganti pejabat saat mendekati Pilkada.

“Sesuai dengan undang-undang ASN, para bupati diminta untuk tidak melakukan pergantian pejabat," kata Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (31/10/2017).

Ia menyatakan Papua sudah masuk dalam tahapan Pilkada, khususnya bagi Kabupaten Biak Numfor, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, Mamberamo Raya, Puncak dan Mimika.  Elysa mengimbau agar kepala daerah berupaya sebaik mungkin berkoordinasi dengan pihak terkait mempersiapkan pemilihan kepala daerah agar lancar.

"Saya beberapa waktu lalu bersama kepala badan kepegawaian ke Jakarta, bila dilakukan pergantian pejabat  dampaknya akan menyebabkan satu proses hukum yang melibatkan pimpinan daerah atau petahana yang melaksanakan Pilkada," katanya.

Dia menambahkan, provinsi maupun kabupaten harus sama-sama mengikuti aturan-aturan ASN, "Sehingga pergantian pejabat tidak dilakukan sampai dengan selesainya Pilkada serentak 2018," ujar Elysa menegaskan.

Anggota Komisi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM,  DPR Papua, Wilhelmus Pigai, berharap Pilkada serentak 2018 tidak kacau. Menurut dia Pilkada di tingkat kota dan kabupten di tujuh daerah tahun 2018 nanti bersamaan dengan pemilihan Gubernur Papua.

"Suksesnya pelaksanaan pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara. Pemerintah dan aparat keamanan juga berperan penting,” kata Pigai.

Pemerintah perlu dukungan anggaran dan aparat keamanan untuk pelaksanaan pemilihan pemimpin lokal itu. (*)

loading...

Sebelumnya

Majelis rakyat Papua dilantik bulan depan

Selanjutnya

Daerah diminta masukan Raperda kepegawaian

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe