Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Daerah diminta masukan Raperda kepegawaian
  • Selasa, 31 Oktober 2017 — 16:48
  • 490x views

Daerah diminta masukan Raperda kepegawaian

Permintaan itu disampaikan lewat sosialisasi Perdasi bagi pejabat pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.
Suasana pembukaan sosialisasi Perdasi tentang Kepegawaian Daerah - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua meminta masukan dari pemerintah kabupaten dan kota soal rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi)  yang mengatur tentang Kepegawaian Daerah. Permintaan itu disampaikan lewat sosialisasi Perdasi bagi pejabat pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Masukan  itu agar pengelolaan kepegawaian menjadi lebih baik di masa mendatang,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nicolaus Wenda, saat sosialisasi Raperdasi  di Jayapura, Selasa (31/10/2017).

Wenda juga berharap Perdasi yang hendak diterbitkan itu mendorong penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara teratur, tertib dan bijaksana. “Makanya kita perlu segera sosialisasikan rancangan Perdasi ini kepada pemerintah kabupaten dan kota,” kata Wenda menambahkan.

Ia berharap masukan itu mampu menghasilkan kesepahaman yang mendorong ketertiban dasar hukum tentang kepegawaian Papua. Menurut dia, Raperdasi akan mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan, penerimaan pegawai, penerimaan Praja IPDN maupun penempatan dalam jabatan.

Ia tak memungkiri Raperdasi ini sudah wajib diterbitkan sejak UU Otsus diberlakukan. ‘'Namun Pemerintah Provinsi Papua mulai mendorong pembentukannya pada 2016,” katanya.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri menyatakan  keberadaan Perdasi akan memberi kepastian hukum dan arah yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan yang berpihak di bidang kepegawaian.

“Selain itu, juga untuk menjawab masalah dan memenuhi kebutuhan berbagai daerah di Papua,"kata Elysa.

Menurut dia, Perda diharapkan mampu mewujudkan pegawai daerah yang siap dan komitmen dalam melayani kepentingan publik.

Ia berharap sosialisasi ini mampu menyampaikan masukan bersifat membangun memperkaya materi muatan Perdasi. "Sebelum kembali dibahas dengan pihak legislatif," katanya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Hendak Pilkada, Tujuh daerah di Papua dilarang ganti pejabat

Selanjutnya

Papua sedang mendata aparatur sipil

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe