close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pilkada Papua diakui rawan konflik
  • Selasa, 31 Oktober 2017 — 20:13
  • 1149x views

Pilkada Papua diakui rawan konflik

Penyelenggara diingatkan harus benar-benar independen.
Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani saat memberikan materi -Jubi / David Sobolim
David Sobolim
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Pemilihan kepala daerah di Papua diakui rawan konflik, sehingga perlu persiapan matang agar berjalan lancar.  

“Papua ini sangat rawan dengan namanya konflik. Jadi generasi ini perlu dipersiapkan dengan ilmu,” kata wakil Gubernur  Papua Barat,  Muhhamad  Lakotani, dalam sebuah  seminar dengan tema Pemilukada  yang digelar Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Senin (30/10/2017).

Lakotani menyebutkan, dengan ilmu itu ia berharap generasi muda bisa mengaplikasikan kepada masyarakat terkait pemilihan bebas langsung dan rahasia. “Mahasiswa fakultas hukum sebagai orang yang akan terlibat langsung perlu dilengkapi dengan materi begini agar bermanfaat di kemudian hari,” katanya.

Alumni Fakultas Hukum Uncen Itu mengigatkan agar mahasiwa bersiap  dengan ilmunya agar bisa mengaplikasikan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi Pilkada.

Selain itu ia juga mengingatkan agar penyelenggara harus benar-benar independen. “Karena posisinya seperti wasit di lapangan untuk memimpin pertandingan,” katanya.

Pembantu Rektor III Dr. Justus Fondayar menyatakan dalam rangka dies Natalis Universitas cenderawasih, Fakultas Hukum menggelar seminar sehari terkait Pilkada.

"Kegiatan ini tak hanya melibatkan mahasiswa jurusan hukum," kata Fondayar.

Ia sengaja menghadirkan wakil gubernur Papua barat karena adalah alumni tahun 1991. “Untuk memberikan pandangan dari perspektif Pemerintah,” kata Fondayar, menjelaskan.

Selain itu seminar juga menghadirkan praktisi hukum untuk memberikan pencerahan mengenai Pilkada  (*)

 

loading...

Sebelumnya

Terjerat korupsi, Bupati Biak Numfor akan digantikan wakilnya

Selanjutnya

Polda Metro Jaya tangguhkan penahanan 11 warga Tolikara

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4939x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4301x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 3745x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2520x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2458x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe