Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua siapkan surat perintah tugas Wabup Biak
  • Rabu, 01 November 2017 — 11:27
  • 429x views

Pemprov Papua siapkan surat perintah tugas Wabup Biak

"Kami sudah siapkan surat perintah Gubernur, yang mana akan turun dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Hery, di Jayapura, Selasa (31/10/2017).
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen - Dok Jubi
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua saat ini sementara mempersiapkan surat perintah tugas kepada Wakil Bupati (Wabub) Biak Numfor, Herry Ario Naap untuk melaksanakan tugas sebagai Plt Bupati, pasca ditahannya Bupati Thomas Alfa Edison Ondi yang terjerat kasus korupsi. 

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan surat dari Menteri Dalam Negeri Republik nomor 132.91/5381/SJ, terkait penugasan Wakil Bupati Biak sebagai Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor sudah diterima pihaknya dan segera ditindaklanjuti.

"Kami sudah siapkan surat perintah Gubernur, yang mana akan turun dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Hery, di Jayapura, Selasa (31/10/2017).

Menurut ia, dirinya bakal menugaskan Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa untuk mengantarkan langsung surat perintah gubernur kepada Wabub Biak Numfor.

"Intinya kami akan segera proses, agar roda pemerintahan di Biak tetap berjalan baik," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat penugasan Wakil Bupati Biak sebagai Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor, yang mana merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2014.

Di dalam pasal 65 ayat 3 menegaskan, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangan, di dalam ketentuan pasal 65 ayat 4 menegaskan bahwa dalam hal kepala daerah sedang menjalani tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah dapat melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Pasal 66 ayat 1 juga menegaskan bahwa wakil kepala daerah dapat melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. (*)

loading...

Sebelumnya

Baru 70 persen perusahaan konstruksi menjaminkan BPJS

Selanjutnya

Dua klasis GIDI dapat bantuan bibit babi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe