TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Meepago
  3. Pemekaran kampung dan distrik di Paniai tanpa dasar hukum
  • Rabu, 01 November 2017 — 15:05
  • 2083x views

Pemekaran kampung dan distrik di Paniai tanpa dasar hukum

Hal itu terungkap saat rapat koordinasi (rakor) singkronisasi, validasi dan verifikasi kependudukan pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai tahun 2018.
anggota Komisi I DPRD Paniai saat penyampaian pendapatnya pada rakor antara KPUD, eksekutif dan legislatif di gedung Uwaata Wogi Yogi Enarotali, Selasa, (31/10/2017) – Jubi/Abeth You
Abeth You
[email protected]
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Paniai, Jubi –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai, Papua, menyebutkan pemekaran kampung dan distrik baru dilakukan sepihak oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat tanpa melalui prosedur.  Hal itu terungkap saat rapat koordinasi (rakor) singkronisasi, validasi dan verifikasi kependudukan pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai tahun 2018.

“Kami belum pernah melakukan sidang paripurna atas pemekaran kampung dan distrik sebagaimana diatur undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah diubah UU nomor 9 Tahun 2015,” kata anggota komisi pemerintahan DPRD Paniai, Naftali Pakopa, saat menjawab pertanyaan KPU Paniai, Selasa, (31/10/2017).

Pemekaran sudah terlanjur terjadi, dan masyarakat telah menikmati dana desa (Dandes) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait. “Tapi masyarakat sudah nikmati dana desa, padahal tidak ada dasar hukum. Pihak eksekusif telah kerja keras walaupun kami pihak legislatif tidak tahu,” kata Naftali menambahkan.

Devisi Hukum KPU Paniai Zebulon Gobay mengatakan, pembentukan suatu desa dan distrik baru tentunya tidak mudah, sebab harus melewati sejumlah tahapan, di antaranya perencanaan, persiapkan dasar hukum, study kelayakan serta kemampuan dan potensi daerah baru yang hendak mekarkan itu

“Kemudian ditetapkan dengan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Paniai dengan mempertimbangkian prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi social, budaya masyarakat,” kata  Zebulon.

Ia menilai pemekaran di kabupaten Paniai dilakukan dengan rancau, sehingga membuat ia binggung karena tidak memastikan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4). “Ini yang menyulitkan pemutakhiran Daftar pemilih Tetap (DPT),” ungkap Zebulon menambahkan.

KPUD mendesak kepada eksekusif dan legislatif segera menyiapkan dokumen kependudukan sebagai syarat proses pemutakhiran DPT. (*)

loading...

Sebelumnya

KPUD Paniai gagal singkronkan data kependudukan

Selanjutnya

Bupati terpilih Dogiyai berjanji libatkan semua pihak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat