Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Masyarakat adat Meepago minta izin usaha pertambangan dicabut
  • Rabu, 01 November 2017 — 17:30
  • 1121x views

Masyarakat adat Meepago minta izin usaha pertambangan dicabut

Sebanyak  56 izin usaha pertambangan yang diterbitkan Pemprov Papua pada tahun 2011 bertentangan dengan pasal 37 UU nomor 4 tahun 2009.
Masyarakat adat Meepago saat demo di Kantor Gubernur - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Masyarakat adat Meepago meliputi suku wate, Burate, Keuw, Auye Yerisiem, Gua Kabupaten Nabire, dan suku Mee, Wolani, Moni Kabupaten Pania-Intan Jaya, minta agar izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan untuk dua perusahan yang beroperasi di kawasan setempat dicabut.

"Untuk kesekian kalinya kami Asosiasi Pertambangan Rakyat Tanah Papua (Aspratapa) melaksanakan demonstrasi damai mempertanyakan ke Kantor Gubernur Papua," kata Koordinator Aspratapa, John Gobai, saat mendatangi kantor Gubernur pada Rabu (1/11/2017).

John meminta kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 41 tahun 2011, karena tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Papua membuka usaha tambang. Ia juga menyebutkan sebanyak  56 izin usaha pertambangan yang diterbitkan Pemprov Papua pada tahun 2011 bertentangan dengan pasal 37 UU nomor 4 tahun 2009 tentang pemberian izin usaha pertambangan.

"Kami minta agar gubernur melaksanakan penataan ulang perizinan, terutama Pergub yang dikeluarkan oleh gubernur lama pada tahun 2011,” kata John menambahkan.

Permintaan itu karena mengacu dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014, yang menjelaskan gubernur berwenang mengevaluasi penerbitan izin-izin tersebut.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan dalam waktu dekat akan mengundang masyarakat adat membahas tuntutan yang disampaikan.

"Saya minta datang ke Kantor ESDM pada Jumat 3 November pagi, untuk duduk bersama membahas masalah ini," kata Elia yang juga menjabat pelaksana tugas kepala ESDM Papua.

Menurut dia, pemberian izin pertambangan Gubernur didahului izin bupati yang kemudian naik ke gubernur. “Di sinilah lahirnya clean and clear, namun sebagian sudah gugur tetapi memang belum selesai seluruhnya,” kata Elia menjelaskan.

Ia menjamin Gubernur Papua tetap mengedepankan rakyat. “Jadi nanti kita bahas secara teknis dalam rapat nanti," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Calon praja IPDN wajib pelatihan dan sosialisasi

Selanjutnya

Banyak daerah di Papua belum serahkan formasi CPNS

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe