Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Harapan ULMWP terhadap Jacinda Ardern
  • Kamis, 02 November 2017 — 08:57
  • 2499x views

Harapan ULMWP terhadap Jacinda Ardern

“Rakyat West Papua juga berharap Aotearoa akan menambahkan suara bersama negeri-negeri Pasifik dan dibelahan negeri lainnya yang mendesak dihentikannya pelanggaran HAM terhadap bangsa kami dan agar Majelis Umum PBB mengangkat isu hak penentuan nasib sendiri West Papua yang telah lama diabaikan,” lanjut Mote.
Kabinet Perdana Menteri Selandia Baru terpilih, Jacinda Ardern (depan berpakaian hitam) terdiri dari komponen Pasifika yang cukup kuat - RNZ/Rebekah Parsons-King
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi – Jacinda Ardern, Perdana Menteri baru Selandia baru yang juga ketua Partai Buruh diharapkan dapat mengangkat isu hak penentuan nasib sendiri West Papua.


Perempuan perdana menteri termuda (37 tahun) dalam 150 tahun politik Selandia baru itu baru saja dilantik menjadi orang nomor 1 Selandia Baru minggu yang lalu.

Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Octovianus Mote, melalui pernyataan tertulisnya yang dirilis RNZI minggu lalu mengucapkan selamat kepada Ardern atas pemerintahan yang baru dibentuknya.

Mote mengatakan rakyat Papua merasa berbesar hati oleh pernyataan komitmen Jacinda Ardern yang akan membangun pemerintahan “yang dikemudikan oleh prinsip kebijaksanaan dan kesempatan, bukan ketakutan”. Dia juga berharap pesan tersebut dapat menggema ke hal-hal yang sangat penting di kawasan Pasifik seperti isu dekolonisasi.

Harapan Mote cukup memiliki landasan bila melihat latar belakang perempuan muda yang berpihak pada isu-isu perempuan dan kelompok marginal, serta perubahan iklim itu. Ketua Partai Buruh New Zealand yang baru saja terpilih tiga bulan lalu itu juga merangkul cukup banyak figur-figur Pasifika Maori di kabinetnya.

Bahkan sejumlah anggota kabinetnya mengangkat sumpah dalam bahasa Te Reo (Maori).

Memang pemerintah Selandia baru sejauh ini selalu konsisten mendukung klaim territorial Indonesia atas West Papua. Namun Mote tetap berharap, PM yang baru ini dana meninjau kembali upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintahan Partai Buruh sebelumnya yang hendak memfasilitasi dialog antara Indonesia dan West Papua.

Namun upaya ini ditolak Jakarta.

Naiknya Ardern ini, menurut Mote akan bertepatan dengan geliat kawasan Pasifik yang semakin maju dengan isu-isu penting terkait dekolonisasi di kawasan itu.

Dia menyebutkan referendum yang tertunda namun sudah dijadwalkan di dua teritori: Kaladonia Baru di tahun 2018 dan kawasan otonom Bougainville di tahun 2019, bersama dengan upaya diplomatik West Papua untuk mendapatkan kebebasannya dari 50 tahun kekuasaan Indonesia.

“Harapan kami Aotearoa Selandia Baru akan berdiri pada prinsipnya dan memastikan persiapan hingga hasil dari kedua referendum di kawasan ini transparan dan adil,” ujar Mote
.
“Rakyat West Papua juga berharap Aotearoa akan menambahkan suara bersama negeri-negeri Pasifik dan dibelahan negeri lainnya yang mendesak dihentikannya pelanggaran HAM terhadap bangsa kami dan agar Majelis Umum PBB mengangkat isu hak penentuan nasib sendiri West Papua yang telah lama diabaikan,” lanjut Mote.

Mote menjelaskan bagaimana rakyat West Papua saat ini telah memiliki representasi yang lebih baik di bawah payung ULMWP di forum-forum dan organisasi regional seperti Melanesian Spearhead Group dan Pacific Islands Forum serta oleh negeri-negeri Karibia dan di Afrika.

“Inilah saat yang cukup tepat bagi upaya dialog (yang sebelumnya gagal),” ungkapnya.

Kebijakan Partai Buruh

Bulan lalu, senior anggota parlemen Partai Butuh Selandia Baru, David Parker, yang saat ini ditunjuk menjadi Jaksa Agung, mengungkapkan kebijakan partainya terkait West Papua.

“Saat Partai Buruh memegang pemerintahan kami akan mengambil kesempatan itu untuk meninjau kembali kebijakan terkait West Papua, dengan tujuan untuk mengeksplorasi lebih besar lagi otonomi untuk West Papua sejalan dengan kehendak orang Papua,” ujar Parker kepada RNZI.

Saat ini Partai Buruh berkoalisi dengan Partai Hijau di pemerintahan yang diketahui juga mendukung Deklarasi Westminster untuk Pembebasan West Papua, yang ditandatangani di parlemen Selandia Baru bulan Mei tahun ini oleh sebelas anggota parlemen dari empat partai berbeda.

Partai Hijau  memang memiliki sejarah panjang mendukung HAM dan hak penentuan nasib sendiri West Papua.(*)
 

loading...

Sebelumnya

Apakah minimnya penegakan HAM karena fokus pembangunan infrastruktur?

Selanjutnya

Curhat ala Wiranto dan pelanggaran HAM Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe