Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Kemenpan evaluasi sistem akuntabilitas Pemprov Papua
  • Kamis, 02 November 2017 — 17:54
  • 498x views

Kemenpan evaluasi sistem akuntabilitas Pemprov Papua

Evaluasi sebagai satu rangkaian penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Suasana evaluasi SAKIP di pemerintahan provinsi Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengevaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Papua. Evaluasi sebagai satu rangkaian penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

"Semuanya ini menyangkut program yang kami sudah lakukan di masing-masing SKPD, itu yang akan dilaporkan dan dinilai," kata  Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, di Jayapura, Kamis (2/11/2017).

elysa menyebutkan jika semua sistem memiliki satu indikator yang baik, tentu hasilnya akan baik. Ia mengklaim sejak 2016 hingga sekarang ada peningkatan kinerja di masing-masing satuan kerja perangkat darah (SKPD).

Elysa berharap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mampu memberikan perubahan tentang penyelenggaraan di pemeritahan provinsi Papua, sehingga bisa membantu mengangkat nilai yang tadinya C, bisa naik ke B di 2017.

Selain provinsi Papua, tim juga akan mengevaluasi di daerah terdekat seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Mimika. “Mungkin Keerom juga akan didatangai," kata Elysa menjelaskan.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kemenpan RB, Naptalina Sipayung, berharap ada kerjasama  komitmen Pemprov Papua dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja.

"Sesuai laporan ada peningkatan, ini adalah semangat yang harus tumbuh bersama di seluruh jajaran pemerintah provinsi tidak hanya komitmen," kata Naptalina.

Naptalina berharap komitment itu harus diwujudkan dalam tindakan secara kongkrit, apa lagi Ia sudah menyampaikan apa saja yang harus dilakukan perbaikan, kehadiranya juga ingin melihat perubahan apa yang terjadi.

"Kami ingin evaluasi sejauh mana implementasi dari reformasi birokrasi dari sistem akuntabilitas kinerja yang sudah di sampaikan ke pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti," ucapnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

UMP Papua 2018 naik menjadi Rp 2,8 juta

Selanjutnya

Jumlah penduduk Papua membengkak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe