Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Periode Juni-Oktober 2017, PCW temukan beberapa indikasi korupsi di Papua
  • Kamis, 02 November 2017 — 20:17
  • 803x views

Periode Juni-Oktober 2017, PCW temukan beberapa indikasi korupsi di Papua

"Dari hasil investigasi PCW, mungkin agak sedikit mengejutkan karena ada beberapa langkah yang kami lakukan, ternyata sudah pernah dikerjakan kepolisian dan kejaksaan, misalnya di Kabupaten Biak Numfor, Tolikara, dan Sarmi," katanya.
Direktur Eksekutif PCW, Rivai Darus (tengah) saat memberikan keterangan pers - Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Direktur Eksekutif  Papua Corruption Watch (PCW), Rivai Darus, kepada wartawan, Kamis (2/11/2017), mengatakan periode Juni hingga Oktober 2017, pihaknya menemukan beberapa indikasi terjadinya praktik korupsi yang dilakukan para pengambil kebijakan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan juga dari sektor swasta.

"Dari hasil investigasi PCW, mungkin agak sedikit mengejutkan karena ada beberapa langkah yang kami lakukan, ternyata sudah pernah dikerjakan kepolisian dan kejaksaan, misalnya di Kabupaten Biak Numfor, Tolikara, dan Sarmi," katanya.

Dikatakan, hasil yang diperoleh di lingkup Pemprov Papua baik dari tingkat tertinggi yakni gubernur, wakil gubernur, kemudian turun ke kepala SKPD, dan biro, yang mana terdapat indikasi sikap tidak profesional di antara pemberi pekerjaan ke penerima pekerjaan.

"Kalau sektor swasta, dari catatan kami ada pengusaha yang nakal melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan dokumen lelang atau bentuk lainnya," ujarnya.

Indikasi korupsi lainnya menurut perincian Rivai, ada pembiaran dari instasi pemberi pekerjaan atau SKPD atau instansi gabungan SKPD terkait dengan laporan masyarakat.

"Misalnya ditemukan sesama pengusaha itu ada klaim, tetapi dibiarkan sehingga jeda waktunya tidak selesai dan tidak terproses. Secara subyektivitas PCW beranggapan adanya ketidakberpihakan kepada pengusaha asli Papua, dalam rangka pembelajaran dan pendidikan menjadi tuan di negerinya sendiri, karena di beberapa instansi kami melihat semua yang melakukan pekerjaan adalah pengusaha yang bukan orang asli Papua," katanya.

Direktur Informasi dan Data PCW, Hendri Muabuai menambahkan, pihaknya juga melihat ada indikasi tidak sinkron menerjemahkan kebijakan kepala daerah (gubernur atau wakil gubernur) dari kepala SKPD.

"Bahkan lebih jauh terdapat miskomunikasi antara eselon III dan eselon IV di lingkungan SKPD, saat kebijakan di tingkat kepala SKPD turun ke bawah, ternyata tidak sinkron," kata Muabui.

Selain itu, kata dia, terdapat praktik nepotisme dan penunjukan langsung pelaksana pekerjaan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan berlaku, dan banyak sekali terjadi di Papua. 

"Solusi dari PCW adalah kami mengirimkan surat permohonan klarifikasi sebagai bentuk keterbukaan publik yang dijamin UU, kepada semua instansi yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat. Ada empat instasi yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas ESDM dan Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Tidak ada niat negatif dari kami, selain bagaimana kita bisa bekerjasama untuk menjadikan Papua sebagai daerah bebas korupsi," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

PCW gelar seminar tentang korupsi di Jayapura

Selanjutnya

Pengumuman tes PPD dan PPS Kota Jayapura hari ini

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe