Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Hasil lokakarya ungkap darurat kekerasan berbasis gender di Pasifik
  • Sabtu, 04 November 2017 — 13:20
  • 1104x views

Hasil lokakarya ungkap darurat kekerasan berbasis gender di Pasifik

"Kita perlu melakukan advokasi di semua tingkat untuk memastikan kekerasan berbasis gender, kepada siapapun, harus dilaporkan.”
Perwakilan Fiji, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga dan Vanuatu berkomitmen mencegah dan merespon kekerasan berbasis gender – Samoa Observer/ Namulauulu Tautala Mauala.
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Apia, Jubi - “Mengingat tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan di Pasifik, delegasi lokakarya sangat mendesak pemerintah-pemerintah Pasifik memprioritaskan penanganan kekerasan berbasis gender (gender based violence, GBV) pada tahap awal tanggap darurat bersamaan dengan prioritas penyelamatan kehidupan lainnya,” demikian ungkap Shamima Ali, Koordinator Pusat Krisis Perempuan Fiji (Fiji Women’s Crisis Centre, FWCC) dan Sekretariat Jaringan Pasifik Melawan Kekerasan terhadap Perempuan.

Perwakilan kementerian pemerintah terkait, termasuk Kantor Penanggulangan Bencana Nasional (National Disaster Management Offices, NDMO), serta polisi, organisasi masyarakat sipil (CSO) dan pusat krisis perempuan dari seluruh Fiji, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga dan Vanuatu turut berpartisipasi dalam mempersiapkan tujuan-tujuan penting untuk mencegah dan mengatasi darurat kekerasan berbasis gender (gender-based violence in emergencies, GBViE).

Peserta dari lokakarya ini mendesak semua pemerintah, badan-badan PBB, dan mitra pembangunan untuk memprioritaskan pencegahan dan pengentasan GBV dalam menghadapi bencana dan memastikan kepemimpinan perempuan dan partisipasi aktifnya dalam semua aspek tanggap bencana.

Rekomendasi utama lainnya termasuk meningkatkan pendanaan untuk kesiap-siagaan dan respon terhadap GBV; memastikan koordinasi yang kuat melalui sub-kelompok GBV yang berdedikasi dan rencana kesiap-siagaan nasional dan mengadopsi pedoman Komisi Antar Badan untuk menangani kekerasan GBV.

Peserta mengatakan lokakarya tersebut, yang pertama untuk Pasifik, dengan jajaran kementerian penting, badan-badan, dan organisasi-organisasi, merupakan kesempatan unik untuk bekerja sama dalam GBViE serta kelompok negara mereka dan juga di tingkat regional.

“Karena banyak pemangku kepentingan utama ada di sini, kita dapat mencakup isu-isu utama dan memiliki rencana untuk dibawa kembali ke kementerian dan instansi terkait untuk terus melangkah menuju penanganganan GBViE yang tepat di Samoa,” kata Malia Pisi, Petugas Manajemen Bencana Senior dan Kepala Logistik (di Keadaan Darurat), Kantor NDMO Samoa.

Merilyn Tahi, Koordinator Vanuatu Women's Center (Pusat Perempuan Vanuatu) mengatakan “sekarang saya telah memahami kaitan antara bencana dan kekerasan berbasis gender dan saya memiliki pemahaman jelas tentang bagaimana melakukan advokasi dan bekerja dalam sistem cluster, sekaligus tetap fokus pada kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan.”

Perwakilan Pasukan Polisi Nasional di Vanuatu dan Kepulauan Solomon menjanjikan dukungan mereka terhadap isu GBViE. “Kami memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan penyintas GBViE dan untuk memastikan pelaku kejahatan bertanggungjawab.

Saya akan merekomendasikan mekanisme baru untuk petugas polisi di Kepulauan Solomon agar dapat mengetahui bagaimana menangani GBV dalam keadaan darurat,” kata Salomo Sisima, Inspektur Pasukan Kepolisian Nasional Solomon dan Direktur Pusat Pencegahan Kejahatan Nasional dan GBV.

Inspektur Davis Saravanu, Officer-in-Charge di Unit Perlindungan Keluarga, Kepolisian Vanuatu menambahkan “Kekerasan berbasis gender adalah masalah kekuasaan dan kekuatan. Mulai terjadi perubahan pelan atas pola pikir laki-laki, namun kita perlu kesadaran yang lebih baik bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak ada dalam praktik atau budaya kita, itu adalah sebuah kejahatan.”

Lokakarya regional GBViE mencakup kaum difabel dan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (lesbian, gay, bisexual, transgender and intersexI, LGBTI) serta Federasi Penyandang Cacat Fiji (FDPF), Pacific Disability Forum, dan Yayasan Rainbow Pride Foundation.

Lanieta Tuimabu, Manajer Kantor FDPF menekankan “perempuan yang hidup dengan keadaan difabel lebih berisiko terhadap kekerasan berbasis gender dalam keadaan darurat, namun ini adalah masalah yang tidak terlihat. Kita perlu melakukan advokasi di semua tingkat untuk memastikan kekerasan berbasis gender, kepada siapapun, harus dilaporkan.”

“Penting sekali kita mengantisipasi dan mencegah kekerasan di dalam komunitas selama keadaan bencana alam, ketika masalah yang sudah ada sebelumnya diperkuat. Saya mendorong lebih banyak partisipasi perempuan di pemerintah daerah untuk memastikan agar kita menangani masalah keamanan pada saat menanggapi bencana dan pemulihan,” tambah Eva Tuipeatau-Tu'uholoaki, Wakil CEO Bagian Pemerintah Daerah dan Pengembangan Masyarakat dibawah Kementerian Dalam Negeri, Tonga.

Institut Pelatihan Perempuan di FWCC menjadi tuan rumah lokakarya lima hari tersebut melalui kemitraan dengan Kantor PBB Women Multi-Country Office (MCO) di Fiji.

Pusat Krisis Perempuan Fiji FWCC sedang bekerja keras menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di wilayah Fiji dan Pasifik dan memberikan bantuan konseling 24-jam dan dukungan darurat; pendidikan publik dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia; dan advokasi laki-laki untuk mengubah sikap yang telah berakar terkait prmosi dan pelestarian ketidaksetaraan gender.

PBB Women bekerja sama dengan FWCC dalam meningkatkan pembangunan kapasitas untuk tanggapan GBV di Fiji, dan mendukung kegiatan untuk mencegah GBV, termasuk dalam keadaan bencana darurat.

Menurut laporan Palang Merah Interasional tahun 2015, dalam beberapa situasi, KDRT dan kekerasan seksual (penyerangan, pelecehan seksual, dan eksploitasi) meningkat menyusul terjadinya bencana darurat. Relokasi juga dapat meningkatkan kejadian GBV, baik di tempat penampungan sementara dan saat pemindahan menjadi berlarut-larut.

Dan yang paling penting, mereka yang menanggapi bencana itu tidak sadar bahwa GBV dapat meningkat dalam keadaan bencana, dan tidak mencari atau mempersiapkan diri untuk menanganinya.(Samoa Observer/Elisabeth C.Giay)

*Namulauulu Tautala Mauala adalah Sekretaris Jenderal Komunitas Palang Merah Samoa.

loading...

Sebelumnya

Pasifik terancam penyakit tanaman yang menyerang pisang

Selanjutnya

Mantan PM PNG: Kemunafikan ini sangat mencengangkan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe