Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Insiden penembakan, DPR Papua : PT Freeport harus bertanggung jawab
  • Sabtu, 04 November 2017 — 20:21
  • 2609x views

Insiden penembakan, DPR Papua : PT Freeport harus bertanggung jawab

Penembakan yang sering terjadi karena adanya PT Freeport di tanah Papua, terutama di Kabupaten Mimika.
Ilustrasi aparat keamanan di area PT Freeport Indonesia - IST
Abeth You
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi -  Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Laurenzus Kadepa, menyatakan PT Freeport Indonesia juga harus bertangung jawab terkait insiden penembakan yang selama ini terjadi. Penembakan yang sering terjadi karena adanya PT Freeport di tanah Papua, terutama di Kabupaten Mimika.

“Kalau saja tidak ada Freeport di tanah Papua, maka saya yakin antara TPN-OPM dan TNI Polri tak ada permusuhan,” ujar Laurenzus Kadepa, kepada Jubi, Sabtu, (4/11/2017).

Kadepa merupakan anggota DPR Papua dari Dapil Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Mimika. Ia menyebutkan  banyak warga asal daerah pemilihannya menjadi korban penembakan, sejak PT Freeport berkuasa di Tembagapura.

“Hal tersebut adalah hal fakta, menurut saya demi kemanusiaan jangka panjang pemilik Freeport harus berbicara sebagai solusi terbaik menghentikan penembakan,” kata Kadepa, menambahkan.

Pendapat yang ia sampaikan itu untuk menghindari kemungkinan akan bertambah lagi korban jiwa,  baik di pihak aparat keamanan TNI, Polri  maupun TPN-PB juga rakyat sipil.

Menurut dia,hadirnya industri tambang yang dibuka PT Freeport itu justru menimbulkan masyarakat Papua saling bermusuhan karena adanya pertikaian antar kelompok kepentingan semakin meningkat.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai yang mengkhawatirkan  sipil selalu menjadi sasaran dalam kontak senjata antara kedua belah pihak.

“Kami tidak larang menggejar kelompok TPN-OPM. Tapi yang menjadi kekhwatiran saya  rakyat kecil yang bukan bagian dari TPN-OPM jadi korban,” ujar Pigai.

Ia mengacu sejumlah kejadian sebelumnya yang menunjukan masyarakat sipil selalu menjadi korban jika aparat gagal pelaku penembakan. ”Aparat  sering melakukan penyisiran rumah warga sipil. Cara-cara begini ini yang harus dipertimbangkan karena rakyat sipil dalam trauma,” katanya.(*)

loading...

Sebelumnya

Pengumuman tes PPD dan PPS Kota Jayapura hari ini

Selanjutnya

Status tahanan kota, Thomas Ondi ke Biak, Rohrohmana: Ada konsekuensi hukumnya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32871x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8918x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6425x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5707x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5580x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe