Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Papua Barat akan kaji ulang UMP 2018
  • Sabtu, 04 November 2017 — 20:54
  • 1387x views

Papua Barat akan kaji ulang UMP 2018

Dewan Pengupahan Papua Barat akan melakukan perundingan ulang upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral (UMS) 2018.
Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat yang sudah dibahas pada akhir Oktober lalu dan diputuskan UMP Papua Barat 2018 sebesar Rp 2,667.000. akan dibahas ulang Senin pekan depan - Jubi/IST
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Manokwari, Jubi - Dewan Pengupahan Papua Barat akan melakukan perundingan ulang upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral (UMS) 2018.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat, Pascalina Yamlean, di Manokwari, Jumat (3/11/2017), mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan staf gubernur dan merencanakan pertemuan dapat dilaksanakan pada Senin (6/11/2017).

"Saya masih menunggu petunjuk dari gubernur. Kita akan atur waktu untuk mempertemukan kembali semua pihak," kata dia.

Dia menjelaskan proses penetapan UMP di daerah ini dilakukan sesuai instruksi pusat. Penetapan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah nomor 78/2015.

Pada Senin (30/10/2017), Dewan Pengupahan telah menggelar sidang penetapan UMP dan UMS Papua Barat. Pada sidang yang dihadiri perwakilan pengusaha, buruh, unsur pemerintah, dan akademisi itu diputuskan UMP Papua Barat 2018 sebesar Rp 2,667.000.

Dari hasil sidang tersebut, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, belum menetapkan UMP dan UMS untuk diberlakukan tahun 2018.

"Kami akan evaluasi dan kaji dulu, karena belum ada titik temu antara beberapa pihak terkait," kata Gubernur, pada wawancara secara terpisah.

Terkait putusan Dewan Pengupahan tersebut, masa dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Papua Barat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Jumat (3/11/2017), menggelar unjuk rasa di kantor DPR Papua Barat.

Mereka menolak hasil sidang Dewan Pengupahan serta menginginkan agar penetapan UMP dan UMS Papua Barat di evaluasi.

Bagi mereka, UMP tersebut belum sebanding dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di Papua Barat. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Diusulkan go public, Bank Papua nyatakan masih fokus berbenah

Selanjutnya

Dana pihak ketiga Bank Papua tumbuh positif

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe