Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Status tahanan kota, Thomas Ondi ke Biak, Rohrohmana: Ada konsekuensi hukumnya
  • Minggu, 05 November 2017 — 14:31
  • 863x views

Status tahanan kota, Thomas Ondi ke Biak, Rohrohmana: Ada konsekuensi hukumnya

Dosen FH Uncen, Basir Rohrohmana, menilai penanganan kasus korupsi di Papua belum optimal karena penanganan korupsi sebetulnya multientri. Jaksa boleh, polisi boleh, dan KPK juga boleh.
Korupsi adalah kegiatan intinya.Uang hasil korupsi dimanfaatkan menggunakan penyedia jasa keuangan dan perbankan - Jubi/IST
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Telah menjadi rahasia umum bahwa terdakwa mantan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya yang kini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Biak Nunfor, Thomas Ondi, yang terjerat kasus dugaan korupsi sebesar Rp 84 miliar, bepergian ke Biak, padahal yang bersangkutan telah menjadi penghuni Lapas Abepura kota Jayapura.

Pada persidangan perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Klas 1A Jayapura beberapa waktu lalu, melalui kuasa hukumnya, Mara Johan Panggabean, minta kepada Majelis Hakim untuk kliennya yang berstatus sebagai tahanan di Lapas Abepura agar menjadi tahanan kota.

Alasan Panggabean yang kliennya masih butuh penanganan dokter. Dikatakan, di ginjal kliennya ada pemasangan selang yang fungsinya untuk mengeluarkan batu ginjal melalui ureter, dan itu sudah terpasang tiga bulan lalu. 

"Menurut ketentuan tidak boleh lebih dari tiga bulan karena kalau lebih akan menimbulkan ekses. Karenanya saat ini beliau merasakan sangat sakit karena sudah hampir lima bulan. Kondisinya semakin menurun baik semasa di tahanan Polda dan rutan, dimana perawatannya tidak teratur," kata Panggaben, belum lama ini.

Secara hukum, apabila seorang terdakwa telah mendapatkan putusan atau menjalani tahanan di rumah tahanan, tahan rumah atau tahanan kota, dan bepergian ke suatu tempat berbeda daerah dengan daerah dimana yang bersangkutan ditahan, ada konsekuensi hukumnya.

Hal tersebut dikatakan Basir Rohrohmana, akademisi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

"Tahanan rumah, tahanan kota, dan ditahan di rumah tahanan semuanya mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda dalam dia mendapatkan hukuman. Tinggal dikalkulasi saja. Kalau tahanan rutan, dia dikurangi masa tahannya full, misalnya putusannya 2 tahun dan telah menjalani masa tahanan 1 tahun maka sisa satu tahun masa kurungannya," katanya kepada Jubi.

Dikatakan, kalau tahanan kota akan dihitung 1/5 dipotong dari masa tahanan. Sedangkan untuk pemotongan masa tahanan rumah 1/3.

"Kalau misalnya sekarang Bupati Biak statusnya telah dialihkan dari rumah tahanan menjadi tahanan kota dan dia tidak menjalankan tahanan kota dengan melakukan laporan dan sebagainya dan bepergian ke kabupaten Biak, dianggap bahwa waktu penahanannya belum dihukum," ujarnya.

Sanksi lain, menurut Rohrohmana, yang bersangkutan harus membuat pernyataan terlebih dahulu dan harus atas izin dan dilakukan pengawasan dari aparat yang menahannya. Misalnya dalam kasus ini sudah ditangani Kejaksaan Tinggi maka saat dirinya ke Biak harus mendapatkan pengawasan ketat dari pihak Kejaksanaan Tinggi.

"Intinya, waktu penahanannya tidak dihitung sehingga yang bersangkutan masih berstatus tahanan sebelumnya. Yang kedua, kalau yang bersangkutan pergi keluar kota harus mempunyai alasan tertentu dan mendapat izin dari aparat penahan. Kalau disetujui oleh aparat penahan pun harus dengan pengawasan sesuai PP," katanya.

Selain itu, kalau KUHP nomor 881, tidak diketemukan (tahanan kota bepergian keluar kota) hal tersebut. Ciri-ciri pejabat publik yang tersangkut masalah hukum biasanya selalu menggunakan ruang-ruang hukum yang bisa digunakan akan digunakan. Misalnya dia mengatakan sakit, kalau pemeriksaan dokter mengatakan dia sakit maka yang bersangkutan tetap di inginkan, tidak bisa tidak.

Disinggung kasus yang menimpa Bupati Biak dan mantan Bupati Tolikara, John Tabo, apakah dilakukan pembiaran oleh aparat penegak hukum, karena kedua tersangka tersebut kasusnya sudah cukup lama namun baru muncul di permukaan pada 2017 ini.

Menurut Rohromana, hal ini bukan terjadi pembiaran tetapi aparat penegak hukum mempunyai alasan tertentu yang menurut hukum masih sah adanya. Secara umum memang waktu penuntutan pidananya belum hilang, karena di KUHP pasal 78 memungkinkan hal itu. Apalagi ancaman kurungannya di atas 3 tahun, kecuali misalnya untuk perkara-perkara ringan.

"Perkara khusus yang masa kurungannya di atas 3 tahun, masa pidananya (masa kadaluarsa-Red) habis setelah 12 tahun. Kalau dihukum seumur hidup atau hukuman mati maka masa pidananya 18 tahun atau tidak ada hal-hal lain yang menghalangi penegak hukum untuk melakukan penuntutan. Dari segi normatif seperti itu, kapan saja penegak hukum bisa melakukan tindakan sebelum melewati batas kadaluarsa pidananya. Selain itu bisa saja aparat penegak hukum berpikir belum memenuhi dua alat bukti. Kalau alasan-alasan logis yang lain seperti alasan politik, saya tidak tahu," ujarnya.

Dikatakan, Bupati Biak dan juga mantan Bupati Tolikara saat ini statusnya masih sebagai tersangka. Kalau kedua tokoh tersebut sudah berubah statusnya sebagai terdakwa dan sudah masuk dalam tahan penyidikan maka hal tersebut sudah masuk tahapan limitasi waktu yaitu menahan tersangka berapa hari, penangkapan berapa hari. Dan kalau sudah masuk pada masa itu maka anjuran delay tidak boleh terlalu lama karena bisa dituntut secara hukum.

Pencucian Uang

Menurut Rohrohmana, sebetulnya ‘ibu-ibu’ korupsi adalah pencucian uang. Artinya, korupsi itu adalah 'kor' kegiatan intinya saja, kemudian dari hasil korupsi tersebut uangnya dicuci dengan memanfaatkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan bank. Bank ini bisa Bank BPR maupun bank-bank umum.

"Dimana ada kewenangan maka disitulah korupsi tercipta dan itu pasti. Menurut saya apabila seseorang menunggu hingga menjadi seorang pejabat maka ketika dirinya menjadi seorang pejabat dan memiliki kewenangan maka korupsi akan tercipta dengan sendirinya," katanya.

Rohrohmana menambahkan peran KPK masih sama saja, belum ada perubahan-perubahan yang begitu signifikan dilakukan lembaga tersebut. KPK masih melakukan gerakan-gerakan penindakan yang kurang lebih sama dengan yang lalu-lalu.

"Korupsi ini kan tergantung kewenangan, kesempatan, dan sistem. Orang korupsi ada dua hal yang utama yaitu karena rakus, sudah kaya mau tambah kaya, dan karena memang butuh karena tidak ada uang. Tetapi ada juga ada kewenangan yang ada pada korupsi tersebut," ujarnya.

Dikatakan, tukang sapu di jalan menurutnya tidak akan melakukan korupsi karena yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan. Berbeda dengan tukang parker. Dia bisa melakukan korupsi karena memiliki kewenangan dengan memberikan karcis atau tidak kepada pengguna lahan parkir. 

"Norma dasar korupsi itu ada dua yaitu kalau tidak suap berarti curang. Saya menilai penanganan kasus korupsi di Papua belum optimal. Kenapa, karena korupsi ini sebetulnya penanganannya multientri. Jaksa boleh, polisi boleh, KPK boleh. Seharusnya ini peluang untuk dilakukan penindakan korupsi," kata Rohromana menutup perbincangan. (*)

 

loading...

#

Sebelumnya

Insiden penembakan, DPR Papua : PT Freeport harus bertanggung jawab

Selanjutnya

Bupati Tolikara: Pemerintah pusat sebaiknya fokus bangun SDM Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe