close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Upah minimum kabupaten dan kota di Papua harus lebih tinggi
  • Minggu, 05 November 2017 — 14:34
  • 2038x views

Upah minimum kabupaten dan kota di Papua harus lebih tinggi

Daerah bisa mengacu upah minimum provinsi (UMP) dalam menetapkan besaran upah minimum dengan nilai lebih besar.
Ilustrasi upah - IST
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Dinas Tenaga Kerja provinsi papua mengingatkan agar nilai upah minimum kabupaten dan kota harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum Provinsi (UMP). Daerah bisa mengacu upah minimum provinsi (UMP) dalam menetapkan besaran upah minimum dengan nilai lebih besar.

"Intinya harus lebih tinggi lagi dari UMP 2018," kata  Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Ia menjelaskan besaran UMK kabupaten dan kota akan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang disesuaikan dengan dengan besaran UMP 2018.

"Penetapan UMK ini dikembalikan ke kabupaten dan kota, penetapannya sesuai kondisi inflasi serta PDRB di masing-masing daerah," ujar Rawar menambahkan.

Ia berharap agar kabupaten dan kota di Papua segera mengusulkan ke Gubernur agar secepatnya disahkan. "Agar Januari sudah diajukan ke Gubernur Papua untuk diterbitkan SK penetapan UMK 2018," katanya.

Jhanet Masnandifoe, seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta mengaku kenaikan UMP Papua tahun 2018 sebanyak Rp 2.895.650, atau naik sebesar 8,71  persen dibandingkan dengan 2017, senilai Rp 2.663.646, masih kurang.

"Ini jika dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari masih kurang," kata Jhanet.

Kenaikan standar upah yang ditetapkan Provinsi itu bahkan masih lebih rendah dengan upah yang ia terima selama ini nya "Gaji saya sebesar Rp 3.5 juta, itu pun masih merasa kurang sebab harga kebutuhan pokok naik terus," kata Jhanet menambahkan.

Angka itu belum mampu memenuhi kebutuhan pokok, termasuk angsuran perumahan," kata Jhanet.  (*)

loading...

Sebelumnya

Jumlah penduduk Papua membengkak

Selanjutnya

Dinsos Papua optimis rampungkan perekaman data e-KTP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4883x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4314x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4185x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3509x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2957x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe