Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Jayawijaya perketat pengawasan pengadaan barang dan jasa
  • Senin, 06 November 2017 — 17:48
  • 482x views

Jayawijaya perketat pengawasan pengadaan barang dan jasa

Pengawasan melalui penerapan aplikasi sistem informasi rencana pengadaan barang dan jasa.
Para peserta bimtek aplikasi sistem rencana umum pengadaan-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
islami@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperketat pengawasan pengadaan barang yang dilakukan setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pengawasan melalui penerapan aplikasi sistem informasi rencana pengadaan barang dan jasa.

"Melalui sistem ini jelas akan ada penghematan, meski belum bisa sebutkan berapa penghematan yang dihasilkan melalui sistem ini," kata Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo, usai membuka bimbingan teknis aplikasi sistem rencana umum pengadaan di Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya, Senin (6/11/2017).

Menurut dia, sistem aplikasi informasi rencana pengadaan barang ini penting dilakukan agar setiap OPD dapat menekan biaya tambahan yang dikeluarkan.

Ia menjelaskan bimbingan teknis (Bimtek) yang dilakukan sekretariat daerah melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini merupakan satu upaya pelaksanaan pengadaan sesuai aturan.

"Bimtek ini penting, agar setiap OPD dapat merencanakan pengadaan tidak keluar dari aturan  yang dapat menyebabkan mereka berhubungan dengan hukum," katanya.

Ia mengakui  pengadaan barang di Jayawijaya selama ini telah menggunakan sistem online, namun perlu peningkatan pemahaman OPD terhadap sistem tersebut. OPD diharapkan sudah bisa melakukan dengan baik pada tahun 2018 nanti, agar perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan dan terukur.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyatakan pengadaan barang dan jasa di provinsi Papua sering mendapat sorotan. “Namun sejak diadakannya sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) permasalahan mulai berkurang,” kata Enembe.

Menurut dia E-procurement sebagai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis website dan internet.

Salah satu program pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasi itu mampu menjalankan pelelangan umum, pra kualifikasi dan sourcing secara elektronik menggunakan modul berbasis website.

“Untuk itu, penataan pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai ditata dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tengang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” katanya.

Dalam aturan itu menyebutkan  pengguna anggaran (PA) pada pemerintah daerah mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD tahunan dibahas dan disetujui. (*)

loading...

Sebelumnya

KPUD Yahukimo umumkan hasil PPD Pilgub 2018 pekan depan

Selanjutnya

Polisi diminta menindak tegas pelaku penyakit masyarakat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe