Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur Papua terbitkan surat edaran larangan Pungli
  • Senin, 06 November 2017 — 19:18
  • 425x views

Gubernur Papua terbitkan surat edaran larangan Pungli

Surat edaran Gubernur nomor  356/12569/SET, tertanggal 27 Oktober 2017, sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 180/3935/SJ tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Surat gubernur Papua terkait larangan pungli - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua, Lukas enembe menerbitkan surat edaran tentang larangan pungutan liar (Pungli). Surat edaran itu berlaku bagi Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi Papua hingga daerah.

“Isi surat edaran menginstruksikan tidak melakukan pungutan liar (Pungli) dalam setiap menjalankan tugas,” kata Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang, di Jayapura, Senin (6/11/2017).

Menurut Anggiat, surat edaran Gubernur nomor  356/12569/SET, tertanggal 27 Oktober 2017, sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 180/3935/SJ tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Kemudian Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungli dalam pelaksanaan tugas maupun fungsi instansi pemerintah," kata Anggiat Situmorang, menjelaskan.

Dalam surat edaran itu, Gubernur Papua secara tegas memerintahkan seluruh pejabat dan pegawai tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang menyangkut tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu SKPD diminta memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan maupun persyaratan pelayanan secara transparan.

"Gubernur siap menindak tegas ASN yang terlibat sebagai pelaku pungli sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Israil Ilolu berharap seluruh Kepala SKPD segera mengimplementasikan surat edaran larangan Pungli tersebut.

"Saya secara kedinasan di Biro Humas sudah mengarahkan staf tidak coba-coba melakukan Pungli di instansi ini," kata Israil.

Menurut dia, ada sanksi tegas yang bakal diterapkan bila ada staf kedapatan melakukan pungli. Ia berharap sikap itu juga bisa diterapkan di SKPD lingkungan pemerintah provinsi. "Karena aktivitas Pungli yang merupakan pintu masuk korupsi," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

SKPD diminta jujur melaporkan kinerja

Selanjutnya

Perempuan Papua diharapkan mampu bertarung di kancah politik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe