Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Perempuan Papua diharapkan mampu bertarung di kancah politik
  • Senin, 06 November 2017 — 19:54
  • 654x views

Perempuan Papua diharapkan mampu bertarung di kancah politik

Khususnya  pesta demokrasi baik pilkada serentak 2018 maupun pemilihan legislatif 2019.
Ilustrasi perempuan Papua - Dok Jubi
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Perempuan Papua diharapkan mampu bertarung di kancah politik, khususnya  pesta demokrasi baik pilkada serentak 2018 maupun pemilihan legislatif 2019.

"Kami memang sudah berkomitmen melalui program dan kegiatan 2017 menggembleng kaum perempuan agar  bisa bersaing di kancah perpolitikan Papua," kata kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPA dan KB) Provinsi Papua, Anike Rawar Annike, di Jayapura, Senin (6/11/2017).

Menurut  dia, pendidikan politik yang baik bagi kaum perempuan memberi dampak positif bagi peningkatan kemampuan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi baik pilkada serentak 2018 maupun pemilihan legislatif 2019.

Keterlibatan perempuan Papua itu sebagai manifestasi jiwa dan semangat bersaing di segala bidang. Termasuk di lembaga wakil rakyat atau legislatif maupun di pemerintahan (eksekutif). 

"Kalau tidak, maka kita tidak bisa bersaing dengan saudara-saudara kita dari daerah lain,” kata Anike  menambahkan.

Ia mengaku upaya  pemberdayaan perempuan di Papua dilakukan dengan cara melibatkan mereka di setiap program dan kegiatan. “Secara intens melakukan pelatihan, sosialisasi hingga advokasi, dengan tujuan agar perempuan  Papua ini mempunyai semangat bersaing,” kata Anike  menjelaskan.

Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM, Ani Rumbiak menyatakan kualitas hidup perempuan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di seluruh dunia.

"Salah satu indikator pencapaian pembangunan manusia adalah kualitas hidup perempuan,” kata Ani Rumbiak.

Hal ini menjadi dasar setiap Negara anggota PBB terhadap aspek kesetaraan, pemberdayaan dan perdamaian dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan.

Menurut dia program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh negara, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. (*)

 

 

loading...

Sebelumnya

Gubernur Papua terbitkan surat edaran larangan Pungli

Selanjutnya

Petugas protokol manusia multi fungsi dalam birokrasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe