Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Sengketa pelabuhan Serui, keterangan saksi dari Navigasi tidak relevan
  • Senin, 06 November 2017 — 20:57
  • 995x views

Sengketa pelabuhan Serui, keterangan saksi dari Navigasi tidak relevan

saksi yang dihadirkan pihak Navigasi tidak sesuai dengan agenda sidang yang dilakukan, karena memberikan keterangan terkait dengan kasus keributan atau pun intervensi yang dilakukan oleh pihak penggugat pada saat terjadinya proses tender .
Para kuasa hukum PT Urampi Indah Pratama saat memberikan bukti-bukti kepada majelis hakim dalam sidang pertama proyek Pembangunan pelabuhan Serui di PTUN Jayapura - Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
Editor : Edi Faisol
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi –Keterangan saksi yang dihadirkan Navigasi dalam kasus sengketa pembangunan pelabuhan Serui, dinilai tidak relevan. Hal itu terlihat saat sidang yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Senin, (6/11/2017), dengan agenda menghadirkan  keterangan saksi.

"Kami melihat ada kecurangan karena pihak Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan barang dan jasa unit layanan pengadaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi kelas II Jayapura menyiapkan panitia yang tidak profesional," kata Penasehat hukum dari PT Urampi Indah Pratama, Frederika Korain, kepada Jubi usai sidang.

Ia menyebutkan saksi yang dihadirkan pihak Navigasi tidak sesuai dengan agenda sidang yang dilakukan, karena memberikan keterangan terkait dengan kasus keributan atau pun intervensi yang dilakukan oleh pihak penggugat pada saat terjadinya proses tender.

"Seharusnya hal tersebut tidak dibicarakan dalam sidang ini. Karena apabila ada masalah seperti itu ada baiknya pihak navigasi melaporkan ke pihak kepolisian,” kata Frederika menambahkan.

Menurut dia, sidang yang digelar di PTUN sifatnya administrasi atau memeriksa surat-surat sesuai dengan pokok perkara.

Di tempat terpisah, salah satu kuasa hukum dari PT Dewa Ruci Mulia, Patlak Siburian mengatakan juga keberatan dengan dihadirkannya saksi dari pihak penggugat karena saksi tersebut merupakan adik kandung dari pemilik PT Urampi Indah Pratama.

"Akan tidak objektif kalau saksi merupakan adik kandung dari penggugat. Kami menolak hal itu," katanya singkat.

Sebelumnya PTUN Jayapura mengabulkan permohonan dari PT Urampi Indah Pratama, yang menuntut  penghentikan dan meninjau kembali prosedur pelelangan yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan barang dan jasa unit layanan pengadaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi kelas II Jayapura tahun anggaran 2017.

Lelang itu sebelumnya memenangkan PT. Dewa Ruci Mulia dalam pembangunan Pelabuhan Serui.

Proyek pembangunan Pelabuhan Serui memakan dana sebesar Rp 35 Miliar dari APBN 2017, disinyalir tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena penyedia proyek (Pokja) telah melakukan penunjukan langsung. (*)

 

loading...

Sebelumnya

KPUD Yahukimo umumkan hasil PPD Pilgub 2018 pekan depan

Selanjutnya

Pabrik petatas di perbatasan RI-PNG mangkrak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe