Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jawa
  3. Penghayat kepercayaan kini masuk kolom agama KTP
  • Selasa, 07 November 2017 — 14:36
  • 803x views

Penghayat kepercayaan kini masuk kolom agama KTP

Jakarta, Jubi - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam sidang yang digelar, Selasa (7/11).
Ilustrasi. Merdeka.com/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam sidang yang digelar, Selasa (7/11).

Gugatan yang didaftarkan pada 28 September 2016 itu meminta MK mengabulkan agar penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom 'agama' pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Seperti dilansir dari mahkamahkonstitusi.go.id, dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Agama juga dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 'kepercayaan'.

Lewat putusan tersebut, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Selain itu, MK menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang yang sama, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

Putusan ini dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota.

Keputusan ini, sebelumnya telah menempuh jalan panjang dan berliku.

Pihak penggugat telah menyampaikan penjelasan akhir mengenai gugatan tersebut. Empat penggugat yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanhara Sirait, Arnol Purba, dan Carlim, tak ingin lagi para penganut kepercayaan ‘tidak resmi’ mengosongkan kolom agama di KTP mereka.

Berdasarkan Pasal 61 tersebut, penganut kepercayaan di luar agama yang diakui pemerintah, memang hanya diizinkan mengosongkan kolom agama dalam e-KTP. Atau jika tidak mau dikosongkan, mereka harus rela mengisinya dengan agama yang dibolehkan pemerintah.

Dalam salah satu sesi sidang, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto menyampaikan pandangan pemerintah yang sejalan dengan keinginan penggugat.

"Perlu kita pahami bahwa pilihan kata yang terkandung dalam sila Pancasila dan dialektik pembukaan konstitusi adalah 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Hal ini mengandung makna filosofis yang mendalam bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas Ketuhanan, bukan keagamaan. Sehingga setiap keyakinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diakui pemerintah," kata Widodo, dikutip dari detikcom.

Jika MK mengabulkan uji materi, penganut kepercayaan di Indonesia dapat memasukkan keyakinan masing-masing tanpa harus 'menumpang' ke agama tertentu untuk dicantumkan pada e-KTP.

Membolehkan penulisan kepercayaan lokal dalam e-KTP dianggap sebagai salah satu cara menjaga kebinekaan. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menuturkan, isu kolom agama sebenarnya telah muncul sejak beberapa waktu lalu, dan selalu berkutat pada dikotomi muslim serta non-muslim.

"Ada tuntutan bagi warga negara untuk memasukkan kepercayaan ke dalam KTP sebenarnya terkait aksesbilitas terhadap pelayanan publik, yang selama ini terdikotomis untuk muslim-non muslim," katanya.

Menurut Wasis, idealnya tidak ada lagi kolom agama dalam e-KTP. Karena agama merupakan pilihan pribadi dan tidak perlu masuk dalam ranah publik.

Sehingga Wasis menilai gugatan uji materi dari penghayat kepercayaan sebagai upaya positif. Bagi Wasis, pemerintah harus memberikan izin kepada penganut kepercayaan untuk menulis keyakinan masing-masing di kartu identitas.

"Karena mereka sebenarnya butuh akses barang publik. Negara kita adalah negara berketuhanan dan bukan negara agama," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati.

Mada yakin selama ini banyak penganut kepercayaan yang terpaksa memilih satu dari enam agama diakui untuk ditulis dalam kartu identitas. Hal itu terjadi karena khawatir tak mendapat pelayanan publik dan diperlukan diskriminatif, jika mengosongkan kolom agama di e-KTP.

"Padahal itu bertentangan dengan keyakinan mereka dan dengan praktik kehidupan mereka sehari-hari. Pemerintah sudah saatnya mengakui keberadaan mereka," tutur Mada.

Kekhawatirkan yang disebut Mada memang terjadi. Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Yuliana Leda Tara, mengaku sempat memeluk satu dari lima agama yang diakui semasa sekolah dulu.

Penganut kepercayaan lokal Marapu ini mengatakan, hal itu dia lakukan agar dapat mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar. (*)

Sumber: Merdeka.com/CNN Indonesia

 

loading...

#

Sebelumnya

Sagu Foundation kenalkan bahasa Inggris di Papua

Selanjutnya

Kini bisa bayar iuran BPJS Kesehatan di Bank Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe