Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. ORI Papua: Pelaku pungli CPNS di Kemenkumham Papua harus ditindak tegas
  • Selasa, 07 November 2017 — 15:22
  • 1760x views

ORI Papua: Pelaku pungli CPNS di Kemenkumham Papua harus ditindak tegas

Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua yang saat ini memasuki tes wawancara, terjadi kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan seorang oknum pegawai Kemenkumham Papua berinisial SS.
SS (kiri) oknum pegawai Kemenkumham Papua (pelaku pungli) saat memberikan keterangan kepada tim Saber Pungli Kemenkumham Papua - Jubi/Roy Ratumakin
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua yang saat ini memasuki tes wawancara, terjadi kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan seorang oknum pegawai Kemenkumham Papua berinisial SS.

Hal ini terbukti dengan adanya laporan warga yang juga disertakan dengan barang bukti yang masuk ke Ombusdman Republik Indonesia (ORI) Papua.

"Ada laporan dari masyarakat kepada kami bahwa ada indikasi dilakukan pungli oleh oknum pegawai di Kemenkumham Papua terkait dengan penerimaan CPNS yang sedang berlangsung," kata Kepala ORI Papua, Sabar Iwanggin, kepada Jubi, di Jayapura, Selasa (7/11/2017).

Iwanggin mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kemenkumham Papua terkait hal tersebut. Dan menurutnya pihak Kemenkumham akan menindak tegas pegawainya kalau terbukti melakukan pungli pada penerimaan CPNS tersebut.

"Saya memberikan apresiasi kepada pihak Kemenkumham Papua yang sangat terbuka membangun komunikasi dengan kami terkait kasus ini. Saya berharap dalam kasus ini bisa menjadi pelajaran kepada para pemenang kebijakan untuk bisa mawas diri dan tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum," katanya.

Terkait proses hukumnya, Iwanggin mengaku sogok atau pungli sangat dilarang. Oleh sebab itu dibentuklah tim Saber Pungli. Pungli sendiri tidak ada cantolan hukumnya atau aturan hukum yang dimaksud. 

"Kepala Kemenkumham Papua yang juga selaku kepala Saber Pungli secara internal di kantor tersebut saya berharap bisa menindak tegas bawahannya yang melakukan pungli, baik administrasi maupun pidananya. Harus ada saksi pidana karena pelapor menginginkan kasus ini harus ada sanksi pidana," tegas Iwanggin.

Laurina Mambraku yang merupakan pelapor, kepada Jubi menceritakan awal terjadi pungli yang dilakukan SS. Dirinya dimintai tolong oleh salah satu peserta CPNS untuk mencarikan orang dalam yang bisa disuap agar peserta tersebut dapat lolos dalam seleksi CPNS tersebut.

"Ketemu lah saya dengan SS. Dia menyanggupi dengan minta uang tebusan Rp 150 juta. Namun peserta tersebut belum memiliki cukup uang maka diberilah uang muka sebesar Rp 25 juta. Namun dalam perjalanan yang bersangkutan (peserta CPNS) tersebut tidak lolos seperti yang dijanjikan SS," cerita Mambraku.

Mambraku mengaku bahwa dirinya juga sempat dimintai uang senilai Rp 80 juta agar anaknya juga bisa lolos dalam seleksi tersebut.

"Saya bilang saya tidak punya uang. Tapi SS bilang kalau begitu ibu kasih Rp 50 juta saja nanti kami mainkan di SK. Tapi saya bilang saya tidak punya uang. Biar anak saya ikut ujian sesuai dengan aturan yang berlaku saja," kata Mambraku, seraya mengatakan anaknya atas nama Yulvinof Revelino Rumbiak juga merupakan salah satu peserta tes tersebut.

SS juga menurut Mambraku, menunjukkan oknum lain yang juga pegawai Kemenkumham Papua bernama RR. Dimana menurut SS, RR tersebut adalah orang yang akan menerima uang yang diberikan olehnya.

"Jadi SS bilang RR itu yang nanti uang dari saya diberikan kepadanya. SS langsung tunjuk orang itu (RR). Jadi saya tahu perawakan RR seperti apa," ujarnya.

Mambraku menambahkan hal ini juga sudah sempat dilaporkan ke Kakanwil Kemenkumham Papua namun beliau hanya bilang akan menindaklanjuti namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

"Kami ketemu Kakanwil itu tanggal 18 Oktober 2017, karena tidak ada tanda-tanda penindakan kami langsung ke ORI Papua. Harapannya, SS bisa ditindak dengan tegas, bila perlu dipecat dari status PNS karena hal tersebut sudah mencoreng Kemenkumham secara institusi," katanya.

Ditempat terpisah, Kepala Divisi Lapas (Kadiv Pas) Kemenkumham Papua, Sarlota, usai melakukan pertemuan dengan ORI Papua dan pelapor, kepada Jubi mengatakan pihaknya sudah mendengarkan laporan dari pihak ORI Papua dan juga pelapor dan setelah itu pihaknya akan memanggil SS untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Atas kasus ini kami sudah diperintahkan oleh atasan untuk membentuk tim guna menelusuri sejauh mana kasus pungli ini dilakukan oleh SS. Apakah SS bekerja sendiri atau ada orang di belakang SS. Yang pastinya kalau terbukti akan kami tindak tegas," katanya.

Dikatakan, SS tersebut adalah PNS di Badan Pengawas Lapas (Bapas) Kemenkumham Papua dan tidak termasuk dalam panitia penerimaan CPNS tahun 2017. (*)

 

loading...

Sebelumnya

TNI bantu kejar kelompok bersenjata di Timika

Selanjutnya

Filep Karma: Penembakan bukan bagian perjuangan Papua merdeka

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe