Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Curhat ala Wiranto dan pelanggaran HAM Papua
  • Rabu, 08 November 2017 — 16:13
  • 954x views

Curhat ala Wiranto dan pelanggaran HAM Papua

Kita belum pernah mengenal pelanggaran HAM berat, kriterianya tidak ada, undang-undang tidak ada, tapi dituduh sebagai pelanggaran HAM berat
Wiranto. CNN Indonesia/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi
 

Jakarta, Jubi - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengaku pernah menjadi korban ketidakpastian hukum. Hal itu diungkapkan karena dirinya pernah dituduh sejumlah pihak terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat.

"Kita belum pernah mengenal pelanggaran HAM berat, kriterianya tidak ada, undang-undang tidak ada, tapi dituduh sebagai pelanggaran HAM berat," kata Wiranto di Jakarta, Selasa (7/10/2017).

Nama Wiranto sendiri kerap dikaitkan dengan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Beberapa di antaranya kasus kerusuhan usai jajak pendapat di Timor Timur serta kerusuhan yang terjadi pada 1998.

"Sebenarnya ada satu hal yang menyedihkan tatkala kita belum punya undang-undang, belum punya hukum, tapi harus menjalani tuduhan seperti itu, akhirnya kita buru-buru buat satu undang-undang baru yang mengatur pelanggaran HAM berat," kata Wiranto.

Penjelasan maupun kriteria tentang pelanggaran HAM berat sendiri termuat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada pasal 7 dijelaskan, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap genosida.

Namun, mantan Panglima ABRI itu menilai penjelasan tentang pelanggaran HAM berat dalam undang-undang tersebut sampai sekarang belum jelas. Sebab, menurut Wiranto, belum ada perbedaan yang jelas antara pelanggaran HAM berat dan biasa.

Wiranto mengaku kesulitan menyelesaikan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal saat ini banyak aktivis yang mendesak dirinya segera menyelesaikan kasus itu.

"Misalnya petrus, penembakan misterius tahun 1982 oleh Presiden Soeharto, selesaikan, itu pelanggaran HAM berat utang pemerintah, saya katakan yang diperintahkan sudah mati, yang ditembak sudah mati, bagaimana menyelesaikannya," ujar Wiranto.

Sama halnya dengan kasus Wasior, Papua, yang diduga masuk kategori kasus pelanggaran HAM berat. Wiranto berpendapat, untuk bisa membuktikannya perlu ada autopsi kepada para korban sehingga diperoleh bukti untuk mengusut kasus tersebut. Namun, hukum adat di Papua tidak mengizinkan ada autopsi.

"Kalau diautopsi adat mengatakan jangan, arwahnya sudah tenang di sana," ucapnya.

Sebelumnya, Wiranto pernah menawarkan, agar kasus pelanggaran HAM berat di Papua diselesaikan di luar jalur peradilan.

“Kita harus menyiapkan proses di mana penyelesaian itu sangat dimungkinkan melalui satu penyelesaian nonyudisial,” kata Wiranto usai pertemuan dengan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat pada Senin, 30 Januari lalu.

Sebelumnya, Wiranto sempat mengungkapkan hal yang sama: menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Papua melalui mekanisme nonyudisial. Hal itu dia ungkapkan pada 6 Oktober 2016 di Istana Negara.

Menurut Wiranto, penyelesaian nonyudisial bersifat "win-win solution." Sebab, tidak ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan dalam peradilan, klaim dia.

"... Win-win solution itu ... Budaya itu sekarang hilang tatkala kita langsung orientasinya ke budaya win and lose, pengadilan. Apa-apa (lewat) pengadilan," ujarnya.

Sejumlah peneliti dan penggiat hak asasi manusia sempat menolak Wiranto menjabat Menko Polhukam di bawah pemerintahan Joko Widodo, yang menggantikan Luhut Binsar Panjaitan, pada 27 Juli 2016. Mereka menilai Wiranto akan menghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat sebab dia diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat lain.

Siti Noor Laila, Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, mengakui salah satu penghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Papua, termasuk di Wasior dan Wamena, karena faktor Menko Polhukam dijabat oleh orang bermasalah dalam HAM.

Noor Laila menjelaskan, kasus Wasior dan Wamena sudah diproses sejak Tedjo Edhy Purdijatno dan Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menko Polhukam. Berbeda dengan Wiranto, di era Purdijatno dan Panjaitan, tak ada masalah yang mengganjal, keduanya mengakui ada pelanggaran HAM berat soal kasus Wasior dan Wamena.

“Tapi ketika Pak Wiranto yang diberi tanggung jawab oleh presiden untuk menyelesaikan kasus ini," ujar Noor Laila, "beliau bersama tim ahlinya justru menolak mengakui peristiwa itu. Itu kami sangat kaget. Jadi ini kemunduran."

"Bila negara tidak mengakui sebagai pelanggaran HAM berat, bagaimana dengan prinsip penuntasan kasusnya?" demikian Noor Laila.

Meski begitu, Komnas HAM akan terus menuntut negara menuntaskan kasus Wasior dan Wamena melalui proses pengadilan HAM.

“Ada komitmen Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk segera menyelesaikan Wasior dan Wamena melalui proses yudisial. Sampai sekarang, memang kalau 1965 mentok di tembok dalam konteks sosial-politik. Tapi ini menjadi peluang bagi kasus Wasior-Wamena,” tegasnya.

Noor Laila menambahkan bahwa pengusutan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu bisa menjadi preseden ke depan memutus impunitas alias kebal-hukum dan memastikan hak pemulihan bagi korban. (*)

Sumber: CNN Indonesia/Tirto.id
 


 


 

loading...

#

Sebelumnya

Harapan ULMWP terhadap Jacinda Ardern

Selanjutnya

TNI-Polri diminta persuasif tangani sandera Tembagapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe