Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jawa
  3. (Nasib) penghayat aliran kepercayaan usai putusan MK
  • Rabu, 08 November 2017 — 16:18
  • 728x views

(Nasib) penghayat aliran kepercayaan usai putusan MK

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, para penganut aliran kepercayaan belum bisa memasukkan kolom aliran kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam waktu dekat.
Warga Marapu di Kampung Adat Dikita, Sumba Barat. CNN Indonesia/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi - Kementerian Agama siap memfasilitasi penghayat aliran kepercayaan. Langkah ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi penghayat kepercayaan atas UU 23/2006 tentang Administrasi Penduduk (Adminduk), kemarin.

Kepala Biro Humas Kemenag Mastuki mengatakan, pihaknya kini sedang menggodok pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama, dan memasukkan aliran kepercayaan di dalam RUU itu.

"Jadi penganut aliran kepercayaan bisa menjadi dilindungi dengan RUU itu," kata Mastuki kepada Tirto, Rabu (8/11/2017).

Matsuki menjelaskan, selama ini aliran kepercayaan tidak berada di bawah Kemenag, melainkan di bawah Ditjen Kebudayaan Kemendikbud. Untuk itu, Mastuki mengatakan, Kemenag akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi ini bertujuan untuk memperjelas posisi aliran kepercayaan.

Matsuki berpendapat, ada dua hal yang harus diperjelas. Pertama, aliran kepercayaan, kata dia, tidak dianggap sebagai agama. Melainkan, bagian dari kebudayaan. Ini membuat penghayat aliran kepercayaan tidak mendapat fasilitas yang sebanding dengan penganut agama.

"Maka bisa dibahas juga pemenuhan fasilitas tempat ibadah, kebutuhan pemeluknya, dan ritual keagamaannya yang jadi hak mereka," kata Mastuki.

Kedua, kata dia, terkait dengan Pasal 58 Undang-undang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 58 itu, aliran kepercayaan dan agama dipisahkan dengan garis miring dalam ketentuan penulisan di KTP. Sementara, pasal tersebut tidak termasuk dalam putusan MK.

"Pasal 61 ayat 1 kan hanya membahas soal agama saja. Bukan soal aliran kepercayaannya. Kalau di Pasal 58 masih dipisah," kata Mastuki.

Meski begitu, Mastuki mengaku, Kemenag menyambut baik keputusan MK. Sebab selama ini, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan penghayat kepercayaan untuk merumuskan definisi agama yang pas untuk RUU Pelindungan agama, sesuai pendapat penghayat aliran kepercayaan.

"Makanya menunggu koordinasi dari Kemendagri untuk hal ini," kata Mastuki menegaskan.

Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri telah memerintahkan seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk mendata ulang penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia.

Pendataan dilakukan untuk memasukkan penghayat dalam sistem administrasi kependudukan.

"Kemdagri melalui Ditjen Dukcapil akan memasukkan kepercayaan tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan," ujar Tjahjo.

Sebelumya, Hakim MK Arif Hidayat memutuskan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai termasuk "kepercayaan". Hal serupa juga berlaku untuk Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) yang dinilai MK tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan itu membuat aliran kepercayaan diakui pemerintah. Sebab selama ini, penghayat aliran kepercayaan tak dapat mengisi kolom agama dalam KTP. Tak hanya itu, penghayat mendapat diskriminasi atas fasilitas yang seharusnya didapat terkait administrasi kependudukan.

Namun demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, para penganut aliran kepercayaan belum bisa memasukkan kolom aliran kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam waktu dekat.

Alasannya, kolom penghayat kepercayaan yang ada dalam e-KTP baru diperoleh setelah Kemendagri selesai membenahi aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Diperkirakan pembenahan baru selesai dalam waktu sebulan mendatang.

"Saya perlu waktu kira-kira satu bulan untuk pembenahan aplikasi SIAK dan sosialisasi ke Dukcapil se-Indonesia dan menyiapkan form-formnya," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (8/11).

Pencantuman aliran kepercayaan di e-KTP harus dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan para penganut kepercayaan.

Gugatan dilayangkan terhadap Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU 23/2006 juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Mereka menggugat aturan pengosongan kolom agama di e-KTP bagi pemeluk aliran kepercayaan.

Menurut Zudan, aturan mengenai detail pencantuman aliran kepercayaan masih dilakukan Kemdagri bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

"Setelah saya berkoordinasi untuk kepercayaan di Kemdikbud pendataan dan pembinaannya," ujarnya.

Data mengenai jumlah dan aliran kepercayaan di Indonesia saat ini dimiliki Kemdikbud. Nantinya, Kemdagri hanya akan mencatat aliran kepercayaan sesuai data dari Kemdikbud.

Pencatatan aliran kepercayaan yang tidak dimuat Kemdikbud akan dikaji terlebih dulu oleh Kemdagri. (*)

Sumber: Tirto.id/CNN Indonesia

 

loading...

#

Sebelumnya

Curhat ala Wiranto dan pelanggaran HAM Papua

Selanjutnya

Papua dinilai lambat merespon pembangunan Lapas anak dan perempuan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe