Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Papua dinilai lambat merespon pembangunan Lapas anak dan perempuan
  • Rabu, 08 November 2017 — 16:28
  • 515x views

Papua dinilai lambat merespon pembangunan Lapas anak dan perempuan

Padahal rencana pembangunan Lapas anak dan perempuan di Papua menjadi skala prioritas pemerintah pusat.
Ilustrasi napi anak saat mendapatkan layanan pendidikan yang dijaga ketat oleh pihak lapas - Jubi/IST.
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Pemerintah Papua dinilai lambat merespon pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus untuk anak dan perempuan. Padahal rencana pembangunan Lapas anak dan perempuan di Papua menjadi skala prioritas pemerintah pusat.

“Namun hingga kini hal tersebut belum direalisasikan karena keterlambatan respon dari Pemerintah daerah,” kata Kepala Seksi Lapas, Kemenkumham Papua, Rumboirusi, kepada Jubi, Rabu (8/11/2017).

Menurut dia, pembangunan Lapas anak dan perempuan sebenarnya programnya Presiden Joko Widodo, namun karena kurang mendapatkan respon dari Pemerintah daerah  pembangunan Lapas tersebut tidak bisa dijalankan.

Rumboirusi menyebutkan Kemenkumham Papua punya dana untuk pembangunan Lapas tersebut, namun pelepasan tanah adat dan ketersediaan lahan harus disediakan oleh pihak Pemerintah provinsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten.

“Karena terkait letak lahan yang akan digunakan pembanguan Lapas tersebut di kabupaten,”katanya .

Ia menilai kesalahan bukan di Kemenkumham tapi karena semua Mis komunikasi antara pihak Pemerintah provinsi dengan kabupaten. Ia berharap tahun depan, lahan sudah siap sehingga bisa terealisasi Pembangunannya.

Kepala Devisi Lepas (Kadiv Pas) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Sarlota, menyebutkan  beberapa Lapas di Papua dihuni Napi anak.

Ia menyebutkan terdapat 42 tahanan maupun narapidana anak yang tersebar pada delapan Lapas di Papua. Tercatat di Lapas kelas II Abepura terdapat 4 tahanan dan 15 narapidana, Lapas kelas II B Merauke terdapat 2 tahanan dan 4 narapidana, Lapas kelas II B Nabire terdapat 1 tahanan dan 2 narapidana.

Sedangkan Lapas kelas II B Serui terdapat 5 tahanan dan 2 narapidana, Lapas kelas II B Timika ada 1 tahanan dan 2 narapidana, Lapas kelas II B Bika terdapat 2 narapidana, Lapas kelas II Wamena terdapat 2 narapidana.

“Hanya Lapas kelas II A Narkotika dam cabang Rutan Tanah Merah tidak ada tahanan maupun narapidana anak," kata Sarlota.

Ia menjamin pelayanan pendidikan dan kesehatan khusus untuk nara pidana (Napi) anak yang dilakukan dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota maupun provinsi, termasuk perpustakaan daerah dan beberapa lembaga yang peduli dengan pendidikan.

"Kami selalu diberikan buku baik itu dari perpustakaan daerah maupun dari lembaga yang perduli terhadap pendidikan anak yang berada di dalam Lapas," kata Sarlota, menambahkan.

Selain itu, Dinas Pendidikan telah menyiapkan guru bantu di dalam Lapas yang setiap hari memberikan mata pelajaran kepada tahanan dan narapidana anak. Menurut Sarlota, kebutuhan dasar anak  tidak boleh dikesampingkan.

“Pendidikan itu perlu, karena dengan pendidikan anak-anak kita ketika keluar dari Lapas masih bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Papua jamin pelayanan pendidikan dan kesehatan Napi anak

Selanjutnya

TNI dinilai abaikan HAM, legislator tak ingin warga sipil korban  

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe