Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun di daerah lamban
  • Rabu, 08 November 2017 — 17:25
  • 408x views

Pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun di daerah lamban

Kondisi itu menjadi alasan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di wilayah memperbaiki kinerja.
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) - Jubi/Dok
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua menilai pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil di daerah dinilai lamban. Kondisi itu menjadi alasan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di wilayah memperbaiki kinerja.

“Khususnya soal pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil yang masih lamban,” kata Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri saat Bimtek pemberhentian dan pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, di Jayapura, Rabu (8/11/2017).

Elysa  menyebutkan kondisi itu berdasarkan laporan yang sering terjadi sehingga menghambat nasib PNS. “Ini bukan pernah, tapi banyak terjadi. Saya katakan menghambat proses dan nasib orang itu dosa," kata Elysa menegaskan.

Ia menjelaskan saat ini pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun sudah bisa dilakukan secara online, sehingga dirinya berkomitmen mempermudah. Ia sengaja menggelar bimbingan tekhnik (Bimtek) agar bisa membahas dengan pemerintah kabupaten dan kota. Bimtek itu  dilakukan agar ada kesinambungan dengan provinsi, lebih khusus dalam pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun.

Elysa menyebutkan  Bimtek yang dilakukan juga untuk mengevaluasi pengelola adminitrasi tentang legalitas pegawai yang mengikuti Pilkada.

"Untuk tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada 2018, diharapkan tidak melakukan pergantian pada saat tahapan-tahapan," katanya.

Ketua Panitia Bimtek, Helen Ronsumbre menjelaskan kegiatan itu untuk menjelaskan kepada para pensiun PNS di lingkungan Provinsi Papua agar mengetahui tahapan  dan mengetahui mekanismenya.

"Kegiatan ini juga menjelaskan keterlibatan PNS yang memihak dalam Pilkada harus mengundurkan diri dari jabatan, khusus mereka yang golongan I, II, dan III D,” katanya.

Menurut dia, untuk golongan itu bupati memberhentikan, sedangkan untuk golongan IV A, IV B dan IV C ke atas pemberhentiannya dilakukan langsung oleh BKN Pusat. (*)

loading...

Sebelumnya

Papua gencar promosikan investasi di daerah

Selanjutnya

Herry Naap resmi jabat plt bupati Biak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe