Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kapolda Papua Barat digugat bawahannya
  • Kamis, 09 November 2017 — 14:32
  • 4566x views

Kapolda Papua Barat digugat bawahannya

Suryani merupakan angggota Polisi Wanita (Polwan) yang sebelumnya diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Papua Barat sejak 27 September 2017 lalu
Ilustrasi PTUN Jayapura - Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Kapolda Papua Barat, Brigadir Jenderal , Rudolf Aberth Rodja, digugat bawahannya bernama Safani Surya Harahap, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Safani merupakan angggota Polisi Wanita (Polwan) yang sebelumnya diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Papua Barat sejak 27 September 2017 lalu.

“Kami menggugat karena surat pemberhentian nomor Kep/328/IX/2017 yang dikeluarkan Kapolda, karena  cacat hukum,” kata Kuasa Hukum Safani Surya Harahap,  Yulianto, kepada Jubi, di PTUN Jayapura, (9/11/2017).

Yulianto menyebutkan, kliennya mengugat Kapolda Papua Barat karena surat pemberhentian dengan tidak hormat kepada kliennya cacat hukum dan perlu ditinjau kembali. Ia beralasan pemberhentian tidak  terhormat yang mengacu sidang banding kode etik pertama dan kedua pada 10 Maret dan 8 Juni 2017 di Mapolda Papua Barat dilakukan secara tertutup.

“Dan tidak menghadirkan penggugat dalam proses persidangan," kata Yulianto menambahkan.

Menurut Yulianto, sidang etik Safani, berawal dari tuduhan Sriyar Priyudanti Dianna yang menuding Safani berselingkuh  dengan suaminya, Karo SDM Polda Papua Barat, Kombes Endro Kiswanto dan merupakan atasan Safani. Namun persidangan etik tidak membuktikan adanya perselingkuhan seperti yang disangkakan..

Yulianto mengatakan sidang PTUN sudah tahap proses dismisall  atau penelitian terhadap gugatan, ia menunggu putusan hakim apakah mengabulkan permohonan atau  tidak. "Masih di pelajari oleh pihak PTUN, dan kasus ini juga belum masuk pokok perkara," katanya.

Majelis Hakim, Singgi Wahyudi yang memimpin sidang, menyatakan masih proses penelitian melibatkan rapat permusyawaratan. Penelitian itu sebagai acuan memutuskan ketetapan yang dilengkapi dengan sejumlah pertimbangan.

"Ini mengacu UU nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam UU nomor 9 tahun 2004, tentang Persdilan Tata Usaha Negara atau UU PERATUN,” kata Singgi.

Menurut dia, istilah proses dismisall tidak dikenal, namun substansi dari makna tersebut diatur dalam pasal 62 UU PERANTUN. (*)

loading...

Sebelumnya

Pelantikan anggota DPRP kursi Otsus akhir bulan ini

Selanjutnya

KPU Papua digugat terkait Pilkada Kabupaten Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe