Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. KPU Papua digugat terkait Pilkada Kabupaten Jayapura
  • Kamis, 09 November 2017 — 15:27
  • 1025x views

KPU Papua digugat terkait Pilkada Kabupaten Jayapura

Pasangan calon nomor urut 5 itu sebelumnya menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun ditolak.
Tim kuasa hukum dari Jansen Monim dan tim kuasa hukum dari KPU Provinsi Papua saat menyerahkan berbas-berkas kepada tim majelis hakim dalam proses dismisall di PTUN Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Komisi pemilihan umum Papua digugat oleh pasangan calon bupati wakil bupati Jayapura, Jansen Monim-Abdulrahman Suleman, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasangan calon nomor urut 5 itu sebelumnya menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun ditolak.

“Kami baru saja bertemu dengan para hakim di PTUN Jayapura untuk pemeriksaan persiapan atau proses dismisall,” kata Kuasa hukum paslon Jansen Monim-Abdulrahman Suleman,  Iriansyah,  kepada Jubi di Jayapura, Kamis (9/11/2017).

Iriansyah menyatakan telah menyerahkan berkas objek perkara berupa rekomendari Bawaslu RI ke hakim PTUN Jayapura. Berkas rekomendasi Bawaslu berisi pembatalan Mathias Awaitauw sebagai calon bupati karena melanggar Pasal 71 ayat (2) UU nomor 10 tahun 2016.

“Objek perkara yang kami ajukan menurut pihak PTUN telah memenuhi unsur tata usaha negara,” kata Iriansyah  menambahkan.

Ia menjelaskan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu RI tersebut turun sebelum sidang di MK hingga putusan sengketa Kabupaten Jayapura diputus MK.  Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua.

"Padahal berdasarkan undang-undang, tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi pengawas Pemilu bersifat wajib," kata Iriansyah, menegaskan.

Pertimbangan putusannya MK justru mengabaikan rekomendasi Bawaslu, dengan alasan MK tidak berwenang menilai rekomendasi yang dikeluarkan. Hal itu dinilai berbeda dengan pertimbangan pada beberapa sengketa Pilkada yang telah diputus sebelumnya.

“MK justru mengenyampingkan ambang batas selisih suara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 UU nomor 10 tahun 2016 yang menunjukan ada pelanggaran sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu," katanya.

Komisioner KPU Papua, Tarwinto membantah tidak menindaklanjuti surat rekomendasi dari Bawaslu. Ia menjelaskan sudah menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan KPU RI.

"Yang mau saya luruskan disini adalah surat dari Bawaslu RI itu sifatnya rekomendasi bukan putusan. Jadi kami sudah melaporkan hal ini ke KPU RI,” kata Tarwinto.

Menurut dia KPU RI meminta agar KPU Papua mencerna lebih baik apakah perlu ditindak sesuai dengan rekomendasi Bawaslu atau tidak. “Setelah kami cerna ternyata tidak sesuai dengan apa kami yakini dan data-data yang kami peroleh," kata Tarwinto, menjelaskan. (*)

loading...

Sebelumnya

Kapolda Papua Barat digugat bawahannya

Selanjutnya

Pembukaan blokade jalan trans Papua di Tolikara terus diupayakan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe