Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Papua posisikan KPH sebagai penguat klaim hutan
  • Kamis, 09 November 2017 — 17:14
  • 1137x views

Papua posisikan KPH sebagai penguat klaim hutan

Klaim tersebut menjadi sempurna jika KPH mendapat legalitas dari Negara,
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty didampingi Kepala Dinas Kehutanan Papua, Yan Yap Ormuseray saat memberikan sosialisasi terkait hutan - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi (Pempov) Papua memposisikan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai penguatan dan penyempurnaan klaim pemerintah atas kawasan hutan di level tapak. Klaim tersebut menjadi sempurna jika KPH mendapat legalitas dari Negara,

“Legitimasi dan pengakuan oleh masyarakat di dalam dan sekitar PKH serta mampu menjalankan pengelolaan dan penegakan hak atas kawasan yang dikelolanya,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, saat sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), di Jayapura, Kamis (9/11/2017).

Ia berharap sosialisasi PKH ini dapat menyamakan persepsi pengelolaan hutan berbasis PKH. Baik lewat tahapan yang akan dicapai serta langkah  yang ditempuh untuk mewujudkan pembangunan KPH di Papua.

Menurut dia  peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata dan penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaatan hutan, menyebutkan kawasan hutan  berfungsi sebagai konservasi, lindung dan produksi yang terbagi dalam KPH.

"Ini yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota,” kata Elia menjelaskan.

Ia juga menyebutkan  peratuan pemerintah nomor 6 tahun 2007 ditetapkan tugas dan fungsi organisasi KPH, untuk menyelenggarakan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan dan konservasi alam.

“Ini  agar biasa menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten dan kota agar diimplementasikan,” katanya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap Ormuseray mengatakan telah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 14 kabupaten di Papua untuk kesejahteraan masyarakat.

"KPH tersebut dibentuk sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Ormuseray.

Menurut dia kelembagaan KPH otomatis menjadi wewenang provinsi dan bekerja untuk mendukung visi Pemerintah Provinsi Papua, bangkit, mandiri dan sejahtera. (*)

loading...

Sebelumnya

Tanaman dan hewan khas hutan Papua jadi daya tarik PON XX

Selanjutnya

Pelimpahan P3D dari daerah ke provinsi, Papua menghitung tenaga honorer

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat