Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pelimpahan P3D dari daerah ke provinsi, Papua menghitung tenaga honorer
  • Kamis, 09 November 2017 — 17:34
  • 1569x views

Pelimpahan P3D dari daerah ke provinsi, Papua menghitung tenaga honorer

Salah satunya beban upah guru honorer yang sebelumnya diangkat oleh bupati.
Ilustrasi siswa SMK - Jubi.Dok
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Pelimpahan kewenangan tangungjawab personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) SMA dan SMK dari kabupaten ke provinsi masih menimbulkan masalah. Salah satunya beban upah guru honorer yang sebelumnya diangkat oleh bupati.

"Tunjangan honorer yang harus dibayar mulai dari Rp 2,5 juta hingga  Rp5 juta,  siapa yang mau ganti ? itu tidak mudah tapi potret undang-undang bilang harus diurus oleh Provinsi," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Elia Loupatty, mengatakan pengalihan itu, pemerintah provinsi di Jayapura, Kamis (9/11/2017).

Kondisi itu membuat Provinsi papua  mendata dan menghitung anggaran yang hendak dibayarkan. Tercatat untuk gaji PNS saja Rp 896 miliar lebih,  belum lagi sarana prasarana. “Secara otomatis akan ada menambahan anggaran lagi, dan itu tidak gampang," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua, Nicolaus Wenda mengatakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua dipastikan akan membengkak pasca diserahkannya P3D.

Tercatat saat ini jumlah ASN provinsi 7 ribu lebih, sementara jumlah guru SMA dan SMK dari kabupaten dan kota yang akan berstatus pegawai provinsi ada kurang lebih 5.886 orang. “Dengan demikian diperkirakan akan bertambah menjadi 13 ribu orang," kata Nicolaus.

Badan kepegawaian akan mendata guna mendapat data yang pasti jumlah pegawai yang sebenarnya. “Agar tidak terjadi tumpang tindih data,” katanya.  (*)

loading...

Sebelumnya

Papua posisikan KPH sebagai penguat klaim hutan

Selanjutnya

21 November akan ditetapkan sebagai hari Otsus Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe