Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Kenapa Jokowi tak buka suara soal HAM Papua?
  • Senin, 24 Oktober 2016 — 14:22
  • 1716x views

Kenapa Jokowi tak buka suara soal HAM Papua?

"Hampir semua kasus HAM itu ada resistensi untuk diungkap. Ada kekuatan politik yang belum siap bicara kebenaran," kata Sidarto.
Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe saat peresmian bandara Dekai, Yahukimo - Jubi/Yuliana Lantipo
Zely Ariane
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Sampai hari ini Presiden Jokowi belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait HAM di Papua. Padahal HAM di Papua adalah salah satu faktor utama terjadinya ketidakharmonisan Papua dan Jakarta.

Menurut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, seperti dilansir CNN Indonesia Kamis lalu (20/10), salah satu penghambat pengungkapan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah resistensi kekuatan politik tertentu.

"Hampir semua kasus HAM itu ada resistensi untuk diungkap. Ada kekuatan politik yang belum siap bicara kebenaran," kata Sidarto.

Resistensi ini berpeluang semakin membesar jika Presiden tidak menunjukkan kepemimpinan untuk mengatasinya. Setidaknya hal itu disoroti Komisioner KOMNHAS HAM, Natalius Pigai, yang menyesalkan absennya suara Jokowi, khususnya terkait persoalan HAM di Papua.

“Salah satu kelemahan terbesar (Jokowi) sampai hari ini dia tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait HAM di Papua. Kenapa dia bungkam? Padahal HAM di Papua adalah salah satu faktor utama terjadinya ketidakharmonisan Papua dan Jakarta,” ujarnya kepada Jubi akhir minggu lalu.

Menurut Pigai justru kehadiran Wiranto  membuat respon Presiden makin lemah. Padahal, lanjutnya, Presiden punya kewajiban untuk memastikan tidak terjadi lagi masalah HAM di Papua. “Jangan anak-anak buah seperti Menkopolhukam dan pejabat-pejabatnya bergerak liar di bawah, seakan-akan bisa mengatasi masalah,” ujar Pigai.

Pigai juga menyesalkan kecenderungan Presiden yang menghindar ketika ditanya persoalan HAM Papua. “Presiden menghindar menjawab terkait persoalan HAM Papua, itu bagaimana?” kata dia.

Sementara itu koordinator KONTRAS, Haris Azhar, kepada CNN Indonesia Kamis (20/10) lalu, mengatakan setidaknya ada 4 nama yang menujukkan Joko Widodo tidak sedang memperkuat agenda penegakan hukum di bidang HAM.

“Menkopolkam  Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Jenderal Hartomo, diganti lebih dulu. Kalau aktornya tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka ini tidak akan menjawab masalah dan tidak bisa melakukan penegakan hukum sebagaimana seharusnya," kata Haris.(*)

loading...

Sebelumnya

KNPI minta KPUD Dogiyai tetap netral

Selanjutnya

Dinas Peternakan kembangkan bibit sapi di Hinterland

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe