Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Putusan kasus sengketa lahan SMAN Mankor dipertanyakan
  • Senin, 13 November 2017 — 17:48
  • 278x views

Putusan kasus sengketa lahan SMAN Mankor dipertanyakan

Pendapat itu mengacu alat bukti yang dimiliki pemilik hak ulayat atas nama Stenly Puraro yang lengkap. Sedangkan Elvis Doce telah melakukan pemalsuan dokumen justru dimenangkan dalam perkara tersebut.
Massa pendemo dari KMP3R saat melakukan aksi damai di depan pintu masuk PN Jayapura - Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi-Koalisi Makasiswa dan Pemuda Papua Pedulu Rakyat (KMP3R) menilai keputusan hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada perkara sengketa hak ulayat atas  tanah yang ditempati Pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Khusus Olahraga (Mankor) Provinsi Papua, di Buper, Kelurahan Asano, Distik Heram, sangat tidak masuk akal.

Pendapat itu mengacu alat bukti yang dimiliki pemilik hak ulayat atas nama Stenly Puraro yang lengkap. Sedangkan Elvis Doce telah melakukan pemalsuan dokumen justru dimenangkan dalam perkara tersebut.

"Kami menilai ada konspirasi yang dimainkan oleh hakim untuk memenangkan Elvis Doce dalam kasus kepemilikan hak ulayat tersebut," kata Ketua KMP3R, Kaleb Woisir kepada Jubi, Senin (13/11/2017).

Kaleb Woisiri mengatakan awalnya Kuasa Hukum daei Stenly Puraro atas nama Yohanis Gewab telah mengajukan gugatan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Papua lantaran tanah seluas 100 ribu meter persegi atau 10  hektare yang telah dibangun Smankor merupakan milik kliennya.

Dinas Pendidikan Provinsi Papua digugat membayar ganti rugi sebesar Rp 39,5 miliar oleh penggugat Stenly Puraro yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang saat ini ditempati Smankor Papua.

"Namun dalam gugatan tersebut penggugat kalah," ujar Kaleb Woisiri.

Hal yang ganjil dalam putusan hakim di PN adalah tidak melihat secara detail sertifikat tanah yang dimiliki Stenly Woiris berdasarkan hukum adat Dewan Adat Suku Sentani, surat Peryataan Onfoafi Hedam Asatouw dan surat-surat lainnya.

"Malah hakim menggugurkan semua bukti-bukti surat tersebut dengan surat pernyataan bukti pengakuan hak tanah adat milik suku Doce yang menurut kami keabsahannya dipertanyakan," katanya.

Ditempat terpisah, plt. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Prayitno Imam Santoso mengatakan keputusan hakim dalam perkara tersebut telah final, dan apabila keputusan hakim tersebut belum diterima oleh penggugat maka ada baiknya ditempuh dengan jalur banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura.

"Kami sesama hakim tidak bisa melakukan intervensi putusan suatu perkara. Jadi kalau penggugat maupun tergugat merasa tidak puas dengan keputusan tersebut silakan banding,” kata Prayitno.

Menurut dia, kasus sengeketa itu sudah bukan ranahnya PN Jayapura, tetapi kalau upaya banding dilakukan maka ranahnya pengadilan tinggi.

Menurut dia,  kalau memang ada bukti-bukti yang memperkuat dugaan pemalsuan dokumen  sebaiknya dilaporkan ke kepolisian. "Saya bukan membela hakim yang memimpin sidang tersebut, tetapi kami sesama hakim sama sekali tidak bisa mengintervensi apa yang sudah di putuskan," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pernyataannya direspons pangdam, ini kata legislator Papua

Selanjutnya

Aktivis tuding pengklaim lahan SMAN Mankor palsukan surat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe