Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bali & Nusa Tenggara
  3. Dipanggil KPK , Setnov malah panen raya di Kupang
  • Senin, 13 November 2017 — 17:40
  • 751x views

Dipanggil KPK , Setnov malah panen raya di Kupang

Novanto yang merupakan anggota DPR-RI asal daerah pemilihan NTT, juga memanfaatkan masa reses tahun 2017 dengan melakukan kunjungan kerja ke Panti asuhan Sonaf Manekat, Lasiana, Kota Kupang
Setya Novanto. Tempo.co/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi
 

Kupang,Jubi - Ketua DPR RI, Setya Novanto melakukan panen raya padi seluas 120 hektare milik kelompok tani usaha bersama Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin ( 13/11/2017).

Kunjungan Setnov ke daerah pemilihannya itu, dilakukan bertepatan denga jadwal pemanggilannya oleh KPK sebagai saksi.

Pada kunjungannya itu, dia mengatakan sektor pertanian telah menjadi tulang pungung perekonomian Indonesia sehingga DPR-RI selalu mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memajukan sektor pertanian guna meningkatkan taraf hidup petani di tanah air.

"Sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, sebagai negara agraris tentu sektor pertanian menjadi andalan utama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi petani. Untuk NTT sekitar 60 persen penduduknya bekerja pada sektor pertanian sehingga sektor ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah ini," kata Novanto.

Novanto yang merupakan anggota DPR-RI asal daerah pemilihan NTT, juga memanfaatkan masa reses tahun 2017 dengan melakukan kunjungan kerja ke Panti asuhan Sonaf Manekat, Lasiana, Kota Kupang serta melakukan panen perdana padi milik petani di Desa Noelbaki dan menyambangi warga pemulung di Kota Kupang.

Diketahui Setnov diperiksa sebagai saksi sebagai saksi tersangka Direktur Utama PT Quadra Sultion Anang Sugiana Sudiharjo (ASS) dalam kasus yang sama.

Wakil pimpinan KPK, Laode M Syarif mengatakan akan mempertimbangkan panggil paksa untuk Setya Novanto jika tidak memenuhi panggilan tim penyidik.

Hal tersebut terdapat pada Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Kemudian ayat ke (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

"Itu salah satu yang dibolehkan oleh peraturan per UU memanggil secara paksa," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/11/2017).

Namun Laode mengaku yakin Ketua Umum Partai Golkar tersebut dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. Dia juga berharap Novanto dapat kooperatif tanpa pihak KPK memanggil paksa.

"Ya tapi saya yakin beliau ini kan diminta sebagai saksi. Ya kita berharap beliau bisa hadir tanpa harus ada paksaan," tegas Laode.

Diketahui, Ketua Umum DPR RI Setya Novanto sudah tiga kali mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi untuk saksi tersangka Direktur Utama PT Quadra Sultion Anang Sugiana Sudiharjo (ASS) dalam kasus e-KTP.

Dia pertama mangkir pada Senin, 30 Oktober 2017 lantaran menghadiri HUT Partai Golkar. Kemudian pada Senin, 6 November 2017, Novanto berasalan lantaran pihak Presiden Joko Widodo belum memberikan izin kepada pihak KPK untuk memeriksanya.

Diketahui, Setya Novanto telah ditetapkan kembali sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) oleh KPK pada Jumat (10/11).

"KPK menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 31 Oktober atas nama Setya Novanto, anggota DPR RI," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat menggelar konferensi pers.

Disampaikan bahwa Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014 bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang ada padanya saat itu.

"Sehingga diduga merugikan perekonomian negara sejumlah 2,3 triliun dengan nilai paket pengadaan 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendagri," tutur Saut.

Atas dasar itu, Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. (*)

Sumber: Antara/Merdeka.com

 

loading...

#

Sebelumnya

Gunung Batu Tara meletus setiap 20 menit

Selanjutnya

Bali yang molek dan sejarah kelam pariwisata

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe