Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Yunus Wonda: Penembakan tak menyelesaikan masalah
  • Kamis, 16 November 2017 — 05:37
  • 1737x views

Yunus Wonda: Penembakan tak menyelesaikan masalah

"Kami turut berduka dengan tertembaknya dua anggota brimob di Mimika, yang mana salah seorang di antaranya meninggal dunia. Cara seperti ini bukan lagi menyelesaikan masalah di tanah ini," kata Wonda, Rabu (15/11/2017).
Ilustrasi penembakan - tempo.co
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, penembakan yang belakang terjadi di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua tidak akan menyelesaikan masalah.

Ia mengatakan, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah Papua, namun justru menambah masalah. Mendatangkan masalah baru.

"Kami turut berduka dengan tertembaknya dua anggota brimob di Mimika, yang mana salah seorang di antaranya meninggal dunia. Cara seperti ini bukan lagi menyelesaikan masalah di tanah ini," kata Wonda, Rabu (15/11/2017).

Menurutnya, tidak harus mengilangkan nyawa orang lain untuk mencari solusi sebuah masalah. Karena itu ia tidak setuju jika cara kekerasan terus dilakukan. 

"Kita bicara pelanggaran HAM, berarti kita juga melakukan pelanggaran HAM. Jangan lagi ada yang ujung-ujungnya menghilangkan nyawa orang," ujarnya.

Katanya, kini yang harus dilakukan, semua komponen baik dari gereja, pemerintah, pemerintah provinsi, DPR Papua, DPRD kabupaten bagaimana bicara supaya ini segera diselesaikan dan masyarakat tidak korban dan hidup bebas. 

"Rakyat tidak boleh korban. Berikan mereka kebebasan beraktivitas bebas. Teman-teman berseberangan juga harus memahami itu. Ini semua tidak menyelesaikan masalah, tapi mendatangkan masalah baru," katanya. 

Rabu (15/11/2017) sekira pukul 03.50 WIT, dua anggota Brimob Detasemen B Polda Papua ditembak kelompok bersenjata di Mil 69, Distrik Tembagapura.

Seorang di antaranya, Brigadir Polisi Firman meninggal dunia dengan luka tembak di bagian punggung, dan rekannya Bripka Rumente yang tertembak di bagian punggung sementara dirawat di RS Tembagapura.

"Saat itu korban bersama rekan-rekannya mengejar kelompok bersenjata yang melakukan penembakan terhadap kendaraan milik PT Freeport di Mil 69 Tembagapura pada Selasa (14/11) pagi," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) A.M. Kamal.

Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (GEMA DEMOKRASI) terdiri dari 80 organisasi masyarakat sipil dan individu dalam rilis persnya yang diterima Jubi, meminta frasa penyanderaan yang digunakan beberapa media dalam pemberitaan terkait 1.300 warga sipil di Desa Kimbely dan Desa Banti, Tembagapura sangat berlebihan dan dapat menimbulkan konflik baru. 

Ade Wahyudin dari LBH Pers mengatakan, jika melihat arti kata penyanderaan dalam KBBI adalah tindakan menawan orang untuk dijadikan jaminan. Sedangkan faktanya yang seperti diungkap oleh Kapolres Mimika, AKBP Victor Dean Mackbon dan Humas Polda Papua, Pejabat Humas Polda Papua, Ajun Komisaris Besar Suryadi Diaz ketika diwawancarai wartawan tagar.id dan BBC, 9 dan 12 November 2017, keduanya menyatakan tidak ada penyanderaan dan masyarakat masih dapat beraktivitas.

"Media seharusnya berfungsi sebagai penengah konflik. Menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif, serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik," kata Ade Wahyudin. 

Menurutnya, lewat pemberitaan di media, mereka yang terlibat diharapkan memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan kecurigaan, dan mengevaluasi ulang sikap apriori yang semula terbentuk. Posisi media seharusnya menyajikan fakta yang berimbang dan tidak menjadi pemicu kemarahan lain, yang pada akhirnya membuat suasana semakin tidak kondusif. "Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujarnya.

Katanya, ketika para pejabat kepolisian di Papua sudah mengklarifikasi tidak ada penyanderaan di Desa Banti dan Kimbely, media tetap memberitakan ada penyanderaan, maka masyarakat harus mempertanyakan kredibilitas dan independensi media tersebut.

Media lanjut dia, harus belajar apa yang terjadi di Timor Leste seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo dalam diskusi tentang kebebasan pers di Papua. Saat itu kontrol pemerintah atas media sangat kuat, tak ada media satu pun yang berani menurunkan berita terkait fakta sebenarnya yang terjadi di provinsi ke-27 Indonesia saat itu.

"Kalau pun ada liputan, ya, ketika para pejabat datang ke ibu kota Dili dan dapat sambutan yang meriah lengkap dengan tari-tarian. Semua orang kaget ketika mengetahui rakyat Timor Leste memilih merdeka saat ditawari otonomi khusus. Semua orang menilai rakyat Timor Timur sebelumnya selalu ingin bergabung dengan Indonesia," ucapnya.  

Dikatakan, media dan jurnalisnya kini sebaiknya segera mempunyai kesadaran baru bahwa kebebasan pers yang baru seumur jagung ini harus dirawat bersama. Kebebasan pers ini juga milik seluruh rakyat Indonesia, dan itu dapat berlangsung hanya dengan menyampaikan berita yang benar-benar independen, dan mematuhi standar kode etik jurnalistik.

Di samping itu pemberitaan media massa haruslah memberikan ruang bagi suara-suara yang lemah termasuk dalam mengangkat isu-isu terkait Papua. 

"Dalam konteks ini, media memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai jembatan untuk perbedaan di antara para pihak berkonflik, selain berperan menyampaikan pesan perdamaian dengan cara lebih kerap mengangkat dan memberitakan aspirasi rakyat,  termasuk gejolak yang terjadi Papua," katanya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Aliansi Mahasiswa Papua di Jawa dukung referendum

Selanjutnya

Komisi V DPRP akan evaluasi perguruan tinggi di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 5642x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2808x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 2699x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe