Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Bupati Pegunungan Bintang menuding ada kelompok pengacau pemerintahan
  • Kamis, 16 November 2017 — 15:12
  • 662x views

Bupati Pegunungan Bintang menuding ada kelompok pengacau pemerintahan

Tudingan Bupati Costan terkait aksi masyarakat yang meminta Kepala BPMK, Nico Uropmabin, diganti.
Situasi aksi di dari masyarakat yang mengataskan kepala kamung dari 277 kampung di Pegubin – Jubi/Ist
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Paniai, Jubi - Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua, Costan Oktemka, menuding di daerah yang ia pimpin hendak dikacaukan oleh kelompok ingin menghancurkan roda pemerintahan dan sistem pelayanan masyarakat. Tudingan Bupati Costan terkait aksi masyarakat yang meminta Kepala BPMK, Nico Uropmabin, diganti.

“Aksi itu sebagai tindakan mengacaukan pemerintahan,” kata Bupati Costan Oktemka, kepada Jubi, Kamis, (16/11/2017).

Ia menyebutkan aksi protes yang mengklaim dari 277 kampung oleh sejumlah orang yang dikoordinir oleh Eridius Lepi, melakukan pemalangan jalan sejak pukul 07.30 WP di Pertigaan Okpol, Distrik Oksibil, Pegubin.

“Padahal yang berhak melakukan pergantian Kepala BPMKP itu saya. Dan tidak bisa digantikan dengan cara demo dan aksi yang tidak baik,” kata Oktemka menambahkan.

Ia menjelaskan, Kepala BPMPK  sedang bekerja dengan baik, tidak ada alasan yang tepat untuk gantikan dia, apa lagi aspirasi datang dari bukan kepala kampung.

Terkait dengan pencairan  pencairan dana desa (dandes) yang belum dikeluarkan, ia menjelaskan masih belum terlambat. Oktemka juga minta semua kepala kampung tetap bersabar karena sistem mengiriman uang sudah berubah.

“Awalnya langsung dikirim dari Jakarta, kini pembayaran melalui KPPN Jayawijaya,” kata  Oktemka menjelaskan.

Ia menuding kepala kampung yang tidak sabar sedang dimanfaatkan. Hal itu ia ketahui dari pelaku aksi bukan kepala kampung, tapi orang tidak jelas yang memanfaatkan situasi mengganggu kinerja pemerintahan yang sedang berjalan.

Persoalan pencairan dana kampung yang lambat, menurut  Oktemka, akibat kepala kampung lamban memasukan laporan sehingga penginput data kesulitan. "Sebab kantor KPPN Jayawijaya tidak hanya melayani Pegubin, namun sejumlah kabupaten pemekaran dari Jayawijaya juga,” katanya.

Koordinator aksi yang memprotes pencairan dana kampung, Eridius Lepi, mengaku menuntut Nico Uropmabin sebagai Kepala BPMPK dengan alasan menghambat dana kampung.

“Kami juga menuntut agar pencairan dana desa segera terlaksanakan. Selain itu segera membuat jadwal dalam pencairan dana desa (Dandes) paling lambat dua hari,” katanya.

Nico mempertanyakan 40 persen dari dana desa yang selama ini tidak dibagikan. Selain itu ia minta agar pemerintah memberi makan kepada aparat Kampung yang  telah berada di Distrik Oksibil selama empat bulan untuk pencairan dandes. “Namun sampai saat ini belum terlaksana sehingga menghasilkan banyak utang di kios maupun warung,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Sepinya calon perseorangan di Jayawijaya diduga karena persyaratan

Selanjutnya

Jayawijaya buka pendaftaran Panwas tingkat distrik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe