Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Program sosial dari pusat tak berjalan maksimal
  • Kamis, 16 November 2017 — 17:21
  • 1361x views

Program sosial dari pusat tak berjalan maksimal

Kondisi itu seharusnya menjadikan pemerintah kabupaten dan kota mengevaluasi program kerja secara intensif untuk menghindari tumpang tindih kegiatan di 2018.
Ilustrasi PKH - Jubi Dok
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Banyak program pemerintah pusat untuk Papua dinilai tidak berjalan maksimal, salah satunya di sektor sosial seperti program keluarga harapan (PKH). Kondisi itu seharusnya menjadikan pemerintah kabupaten dan kota mengevaluasi program kerja secara intensif untuk menghindari tumpang tindih kegiatan di 2018.

"Saat ini ada banyak sekali program nasional yang sementara berjalan namun tak bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota,” kata Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa, Simeon Itlay, saat rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua, di Jayapura, Kamis (16/11/2017).

Menurut Simeon program ini semestinya menjangkau seluruh masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga miskin. Ia berharap ke depan kabupaten dan kota lebih proaktif dalam menjemput program dan kegiatan strategis seperti PKH, sehingga di 2018 bisa berjalan maksimal.

“Apa lagi masih ada dua kabupaten, yakni Waropen dan Puncak yang belum melaksanakan program ini,” kata Simeon menambahkan .

Selain itu saat ini program strategis penanganan komunitas adat terpendil (KAT) hanya dilaksanakan tujuh kabupaten. “Baik untuk data maupun dukungan dana hingga studi kelayakannya,” katanya.

Simeon berharap rapat kooridnasi itu memunculkan perumusan dan perencanaan program kegiatan yang lebih strategis dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di Papua.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk akan mendata keluarga miskin di Papua yang akan dikonversikan degan data kependudukan lewat e-KTP dan NIK. “Guna meminimalisir kesalahan dalam memberikan bantuan,” katanya.

Penggunaan data penduduk dinilai memudahkan  pemerintah bisa mengetahui pasti apakah seseorang benar-benar keluarga miskin atau tidak. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Informasi BMKG diharapkan mudah diakses publik

Selanjutnya

Guru kesenian Papua diajak mendalami tari Yosim Pancar

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6274x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5861x views
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 4147x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe