Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Papua minta jangan memperkeruh kasus di Tembagapura
  • Jumat, 17 November 2017 — 04:39
  • 1858x views

Legislator Papua minta jangan memperkeruh kasus di Tembagapura

"Jangan karena pernyataan mereka yang tidak tahu masalah ini, ada pandangan masyarakat, terutama yang di luar Papua kalau ada masalah yang tak bisa diselesaikan di Mimika," kata Tan Wie Long, Kamis (16/11/2017).
Ilustrasi Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Mimika - IST
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Tan Wie Long mengingatkan pihak yang tak paham masalah terkait kisruh di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua tidak memperkeruh suasana.

Ia mengatakan, mereka yang tak paham dan hanya mendengar masalah yang kini terjadi Tembagapura, jangan memperkeruh situasi dengan pernyataan yang justru dapat menimbulkan polemik.

"Jangan karena pernyataan mereka yang tidak tahu masalah ini, ada pandangan masyarakat, terutama yang di luar Papua kalau ada masalah yang tak bisa diselesaikan di Mimika," kata Tan Wie Long, Kamis (16/11/2017).

Menurutnya, para pemangku kepentingan di Jakarta, juga jangan mengeluarkan pernyataan yang seakan merestui aparat keamanan bertindak represif.

Katanya, pihaknya prihatin dan turut berduka dengan meninggalnya seorang anggota brimob dan satu lainnya terluka akibat ditembak kelompok bersenjata, Rabu (15/11/2017) dini hari. Namun ia berharap aparat keamanan tetap bertindak sesuai prosedur.

“Kami berharap pihak keamanan tetap melakukan cara persuasif dan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak terutama Pemprov Papua dan Pemkab Mimika untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Kata Tan, apa pun tindakan yang akan dilakukan aparat keamanan harus selalu mengacu pada SOP dan tidak mengabaikan hak asasi manusia (HAM).

"Masalah di Tembagapura harus segera diselesaikan, jangan sampai dimanfaatkan pihak ketiga," katanya.

Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menyatakan, frasa penyanderaan yang digunakan beberapa media dalam pemberitaan terkait 1.300 warga sipil di Desa Kimbely dan Desa Banti, Tembagapura sangat berlebihan dan dapat menimbulkan konflik baru.

Ade Wahyudin dari LBH Pers mengatakan, jika melihat arti kata penyanderaan dalam KBBI adalah tindakan menawan orang untuk dijadikan jaminan.

Menurutnya, Kapolres Mimika, AKBP Victor Dean Mackbon dan Humas Polda Papua, Pejabat Humas Polda Papua, Ajun Komisaris Besar Suryadi Diaz ketika diwawancarai wartawan tagar.id dan BBC, 9 dan 12 November 2017, keduanya menyatakan tidak ada penyanderaan dan masyarakat masih dapat beraktivitas.

"Media seharusnya berfungsi sebagai penengah konflik. Menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif, serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik," kata Ade Wahyudin.

Katanya, ketika para pejabat kepolisian di Papua sudah mengklarifikasi tidak ada penyanderaan di Desa Banti dan Kimbely, media tetap memberitakan ada penyanderaan, maka masyarakat harus mempertanyakan kredibilitas dan independensi media tersebut. (*)

loading...

Sebelumnya

Kemenkumham beri sanksi administrasi ke aparat pelaku Pungli

Selanjutnya

Semua pihak diharap berperan selesaikan masalah di Tembagapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe