Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Komisi V DPRP ingin dana Otsus pendidikan dievaluasi
  • Jumat, 17 November 2017 — 04:55
  • 656x views

Komisi V DPRP ingin dana Otsus pendidikan dievaluasi

"Dana Otsus 80 persen yang diberikan pemprov ke kabupaten dan kota haru dievaluasi, karena 30 dari 80 persen itu merupakan dana Otsus untuk pendidikan. Mungkin bisa ditarik 15 persen," kata Mandenas, Kamis (16/11/2017).
Ilustrasi siswa SMA - Jubi.Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan, kesehatan dan olahraga ingin pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi alokasi dana Otsus untuk pendidikan yang diberikan ke kabupaten dan kota.

Ketua Komisi V, Yan Permenas Mandenas mengatakan, evaluasi perlu dilakukan lantaran akan dilakukan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten dan kota ke provinsi.

"Dana Otsus 80 persen yang diberikan pemprov ke kabupaten dan kota haru dievaluasi, karena 30 dari 80 persen itu merupakan dana Otsus untuk pendidikan. Mungkin bisa ditarik 15 persen," kata Mandenas, Kamis (16/11/2017).

Menurutnya, dengan begitu Pemprov Papua memiliki ketersediaan anggaran yang cukup untuk membiayai ketika kewenangan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke provinsi.

"Evaluasi 80 persen dana Otsus ini penting, karena akan ada beban tambahan untuk Pemprov Papua ketika SMA/SMK dialihkan ke provinsi," ujarnya.

Pihaknya akan membahas ini dan memberikan masukan kepada gubernur Papua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terkait hal tersebut.

"Komisi V DPR Papua akan mengawal pengalihan kewenangan SMA/SMK dari 28 kabupaten dan satu kota di Papua. Ini salah satu prioritas kami," katanya.

Asisten II Setda Provinsi Papua, Elly Loupatty mengatakan, setelah pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, hingga kini Pemprov Papua terbebani dalam anggaran, terutama membayar gaji guru yang jumlahnya mencapai lebih dari lima ribu orang.

"Pengalihan ini tentu menimbulkan berbagai masalah untuk Pemprov Papua. Pengalihan guru dan tenaga kependidikan tidak gampang karena ada non-ASN," katanya belum lama ini. (*)

loading...

Sebelumnya

Semua pihak diharap berperan selesaikan masalah di Tembagapura

Selanjutnya

Warga sipil dievakuasi dari Banti dan Kimbeli

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe