Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Akademisi Internasional untuk West Papua cabang Eropa diluncurkan di London
  • Sabtu, 18 November 2017 — 10:43
  • 5963x views

Akademisi Internasional untuk West Papua cabang Eropa diluncurkan di London

Pembicara lainnya Muhsina Chowdhury yang juga dari University of Warwick memaparkan penelitiannya yang bermula dari pertanyaan, “Siapa saja yang dapat ikut memilih jika referendum di Papua menjadi kenyataan?”
Peluncuran IAWP cabang Eropa berlangsung di London (15/11), tampak hadir Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda (tengah) - IST
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

London, Jubi – Sebuah jaringan akademisi internasional untuk West Papua meluncurkan cabang Eropanya di London Rabu (15/11) lalu yang dihadiri sedikitnya oleh 80 akademisi, anggota perlemen, aktivis, wartawan, pakar hukum dan warga Papua di Inggris.

Peluncuran jaringan International Academics for West Papua (IAWP) Eropa itu berlangsung di Palace of Westminster London, dengan diskusi terkait sejarah dan pelajaran model Penentuan Nasib Sendiri untuk West Papua.

Menurut pernyataan pers panitia yang diterima Redaksi Jubi, Kamis (16/11) peluncuran jaringan akademisi ini turut dihadiri oleh perenang muda, Holly, Carey dan Joel yang pada bulan Agustus 2017 lalu berenang estafet menyebrangi Danau Geneva sejauh 69 km sambil membawa petisi untuk PBB terkait situasi HAM Papua dan penentuan nasib sendiri.

Peluncuran jaringan IAWP ini menampilkan pembicara dari kalangan akademisi, pakar hukum dan anggota parlemen.

Pertemuan yang dipimpin oleh anggota parlemen dari Partai Buruh Alex Sobel itu, menghadirkan Keith Hyams, Dosen Teori Politik dan Etika Interdispliner yang juga anggota Program Kajian Politik Papua dari University of Warwick, sebagai salah seorang pembicara.

Hasil laporan program kajian politik Universitas Warwick tentang konflik di Papua ini telah diterbitkan awal Mei tahun 2016 lalu. Ringkasan laporannya sempat diulas oleh Jubi awal Mei lalu dengan tajuk Universitas Warwick, Inggris : Inilah Peluang dan Tantangan Jika Papua Merdeka.

Pembicara lainnya  Muhsina Chowdhury  yang juga dari University of Warwick memaparkan penelitiannya yang bermula dari pertanyaan, “Siapa saja yang dapat ikut memilih jika referendum di Papua menjadi kenyataan?” Muhsina Chowdhury membandingkan kemungkinan referendum di Papua dengan persyaratan pemilih di New Caledonia (Kaledonia Baru) saat ini, dimana pendatang dapat ikut mendaftar sebagai pemilih jika telah menetap di negeri itu selama 10 tahun atau lebih.

Pakar hukum dan aktivis HAM Jennifer Robinson, yang juga ambil bagian dalam peluncuran itu, memaparkan pendapatnya tentang Penentuan Pendapat Rakyat 1969 di Papua yang tidak sah. Robinson juga mengungkapkan perkembanga dukungan negara-negara di kepulauan Karibia dan benua Amerika terhadap Papua, yang merupakan kelanjutan dari dukungan negara-negara Pasifik.

Juga hadir dalam pertemuan ini, salah satu penggagas dan wakil ketua All-Party Parliamentary Group on West Papua Lord Harries of Pentregarth dan juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Setelah pertemuan, juru bicara ULMWP Benny Wenda menyatakan terima kasih atas dukungan para akademisi, anggota parlemen dan masyarakat Inggris terhadap hak-hak asasi manusia di Papua.

Acara ini juga diselenggarakan bersamaan dengan pertemuan perdana All-Party Parliamentary Group on West Papua, yaitu kelompok diskusi Parlemen Inggris dari berbagai partai politik yang diketuai oleh Andrew Smith MP dari Partai Buruh.

Kelompok antar partai ini bertujuan untuk “Mempromosikan pemahaman tentang situasi Hak Asasi Manusia di Papua.”

Didirikan pada 2016 sebagai jaringan akademik internasional, IAWP terbuka bagi peneliti dan akademisi dari berbagai negara dan bidang studi. Seperti dikemukakan dalam surat terbuka untuk Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara sedunia di dalam website resmi mereka, “IAWP prihatin akan berbagai pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia.”

IAWP Pasifik telah diluncurkan pada 1 September 2016 lalu di Universityof Sydney dengan pengguntingan pita oleh Jacob Rumbiak, salah seorang tokoh Papua Merdeka berbasis di Australia. Peluncuran di Australia tersebut bersamaan dengan konferensi Beyond the Pacific: West Papua onthe World Stage.

Di dalam surat terbuka IAWP untuk pemerintah Indonesia, mereka menekankan lima (5) hal kepada Indonesia dan juga pemerintah masing-masing negara para pendukung IAWP.

Lima hal tersebut meliputi:

  • Penarikan militer Indonesia dan demiliterisasi wilayah Papua sebagai langkah awal menuju sebuah resolusi konflik yang damai;
  • Indonesia agar membebaskan tahanan politik dan mengizinkan media, LSM, dan pemantau internasional masuk ke West Papua;
  • Komunitas internasional agar mengambil langkah tegas terkait pelanggaran HAM di West Papua dan meminta Indonesia menghormati Deklarasi HAM PBB dan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik dimana Indonesia adalah pihak yang turut menandatanganinya;
  • Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belanda, dan Selandia Baru agar menghentikan pelatihan dan pendanaan militer dan polisi serta ekspor senjata ke Indonesia hingga pelanggaran HAM di West Papua berhenti;
  • Indonesia dan komunitas internasional agar mengakui ketidakadilan sejarah terkait Pepera 1969 dimana populasi West Papua diingkari hak menentukan nasibnya sendiri dan dipaksa untuk bergabung dengan Indonesia.

Para penandatangan surat terbuka 1 September 2016 itu antara lain: Noam Chomsky, Professor Emeritis, MIT; Michael Webb, Lecturer, University of Sydney; Camellia Webb-Gannon, Research Fellow, Western Sydney University; Helen Gardner, Associate Professor, Deakin University; Grant McCall, Affiliate, University of Sydney; Nicholas Lawrence, Associate Professor, University of Warwick; Marcus Campbell, University of Sydney; Stephen Hill, Emeritus Professor, University of Wollongong; Julian McKinlay King, Researcher, West Papua Project, University of Sydney; Thomas Petersson, Senior Lecturer, Mälardalen University; Robert Amery, Senior Lecturer, University of Adelaide; Grant Walton, ANU; Selogadi Mampane, Part-time Lecturer, Vega University; Cornelis Mara, University of Papua; Megan Williams, Senior Lecturer, UTS; Michael Atkins, Lecturer, City of Bristol College; Vivienne Yeki, Teacher, Christchurch Teachers College; Adeline Cooke, Visiting Lecturer, University of Central Lancashire.(*)

loading...

Sebelumnya

Pengungsi West Papua di PNG diminta ajukan status kewarganegaraan

Selanjutnya

Komnas HAM siap mediasi Polri dan TPN-PB

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe