Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Komnas HAM siap mediasi Polri dan TPN-PB
  • Sabtu, 18 November 2017 — 12:27
  • 2017x views

Komnas HAM siap mediasi Polri dan TPN-PB

Papua. Koordinator Sub Komisi Penegakan Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab dalam siaran persnya memaknai permintaan tersebut sebagai itikad baik dari Kapolri menyelesaikan masalah secara persuasif dan tanpa kekerasan.
Warga non Papua didampingi aparat keamanan di Tembagapura - Ist
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Paniai, Jubi - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) mengapresiasi itikad baik dari Kapolri, Jenderal Tito Karnavian yang meminta Komnas HAM untuk menggelar mediasi terhadap masalah yang terjadi di Tembagapura, Timika, Papua.

Koordinator Sub Komisi Penegakan Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab dalam siaran persnya memaknai permintaan tersebut sebagai itikad baik dari Kapolri menyelesaikan masalah secara persuasif dan tanpa kekerasan.

"Salah satu tugas pokok dan fungsi Komnas HAM adalah melakukan mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM melakukan upaya tersebut secara independen, imparsial, netral dan obyektif," kata Amiruddin al-Rahab, dalam siaran persnya.

Mediasi dapat dilakukan jika pihak yang bersengketa bersedia menyelesaikannya melalui mekanisme tersebut. "Pertanyaannya, bagaimana dengan kelompok bersenjata (TPN/OPM) yang ada di Tembagapura, Timika?," kata Amirudin menambahkan. 

Ia mengaku, Perwakilan Komnas HAM di Papua sudah mendapatkan akses komunikasi dengan pihak TPN dan OPM di Timika. Namun Komnas HAM belum mendapatkan komitmen eksplisit dari mereka mengenai kesediaan melakukan upaya mediasi.

Menurut dia jika kedua belah pihak memang bersedia mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM, maka mereka harus bersepakat gencatan senjata agar tidak menimbulkan lebih banyak korban dari kalangan sipil.

“Serta memastikan ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok bagi para warga tidak mengalami persoalan," katanya.

Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua sudah menyampaikan hal ini secara langsung kepada kedua pihak di lapangan.

Komisioner Mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan menyampaikan proses mediasi akan memerlukan waktu yang cukup. Sebab,  mediasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena harus melalui sejumlah tahapan. Antara lain persiapan, pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi.

"Seandainya mediasi memang akan dilakukan, maka output dari mediasi adalah kesepakatan atau ketidak sepakatan,” kata Munafrizal.

Apabila tercapai kesepakatan, maka harapannya persoalan ini menjadi selesai. “Akan tetapi jika tidak tercapai kesepakatan, maka apa yang terjadi setelah itu bukan merupakan domain Komnas HAM," katanya.

Meski begitu ia menegaskan ketidaksepakatan jangan dijadikan sebagai pembenar atau justifikasi untuk melakukan kekerasan oleh pihak manapun.

"Ini dalam rangka membangun situasi yang kondusif bagi upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia," kata Munafrizal, menjelaskan. (*)

loading...

Sebelumnya

Akademisi Internasional untuk West Papua cabang Eropa diluncurkan di London

Selanjutnya

Islam transnasional dikaji akademisi di Australia

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe