Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kampak desak polisi proses hukum Kadis Pendasbud Mimika
  • Minggu, 19 November 2017 — 17:49
  • 681x views

Kampak desak polisi proses hukum Kadis Pendasbud Mimika

Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak) mendesak polisi segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan dan penggelapan APBD Mimika 2017 yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaaan (Kadispendasbud) kabupaten Mimika, Jenni O Usmani.
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Timika, Jubi - Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak) mendesak polisi segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan dan penggelapan APBD Mimika 2017 yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaaan (Kadispendasbud) kabupaten Mimika, Jenni O Usmani.

Sekjen Kampak, Yohan Rumkorem, mengatakan Kepala Dispendasbud Mimika diduga kuat telah merugikan negara melalui APBD Mimika dan Dana Otonomi Khusus yang seharusnya untuk memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di Mimika.

Ia juga mengatakan pihaknya telah melaporkan dugaan penyelewengan anggaran yang berindikasi pada tindak pidana korupsi di Dispendasbud Mimika kepada Polda Papua pada 30 Oktober 2017, terkait Dana Otsus sebesar Rp 6,4 miliar, dan dana pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sekitar 800 guru honorer sebesar Rp 17,8 miliar.

Dugaan yang sama, menurut Yohan, telah dilaporkan ke Polres Mimika pada 6 November 2017 khusus APBD Rp 17,8 terkait alokasi pembayaran TPP sekitar 800 guru honorer Mimika.

Menurut Yohan, anggaran sebesar Rp 6,4 dari dana Otonomi Khusus 2017 yang dialokasikan untuk Dispendasbud Mimika telah disalahgunakan untuk merekrut guru-guru kontrak kabupaten Mimika sebanyak 120 namun guru orang asli Papua yang direkrut tidak lebih dari 5 persen.

"Kasus dana Otsus sudah jelas-jelas bahwa Jenny O Usmany telah menyelewengkan dana ini untuk orang Papua namun tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Ini sudah menyimpang dari UU Otonomi Khusus tentang keberpihakan terhadap orang Papua," kata Yohan.

Sementara itu, dana APBD sebesar Rp 17,8 miliar untuk pembayaran TPP sekitar 800 guru honorer di wilayah itu tidak kunjung direalisasi.

Ratusan guru honorer Mimika sejak Juli 2017 mempertanyakan realisasi tersebut sementara Jenny berkutat dengan dasar hukum yang sebenarnya tidak berdasar untuk menahan pembayaran insentif guru atau sama sekali tidak membayar insentif guru honorer.

"Kalau memang itu untuk 810 guru apakah mereka yang demo ini juga ada nama di dalam itu atau tidak? Kalau memang mereka ini masuk kenapa belum dibayarkan," ujar Yohan. (*)

loading...

Sebelumnya

Pergi saat daerahnya banyak masalah, Bupati Mimika dikecam

Selanjutnya

HUT ke 9 KNPB digelar dengan refleksi dan ibadah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe