Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bali & Nusa Tenggara
  3. Bali yang molek dan sejarah kelam pariwisata
  • Minggu, 19 November 2017 — 18:28
  • 1634x views

Bali yang molek dan sejarah kelam pariwisata

Wajah Bali yang bergelimang citra keindahan eksotis, sejatinya dilatari abad-abad yang muram.
Aksi ForBALI, menolak reklamasi. Watchdoc/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Denpasar, Jubi - Gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa, Bali, yang terus bertahan, mendapat perhatian dari peneliti politik dan militerisme, Made Supriatma. Menurut Made, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) merupakan gerakan perjuangan rakyat yang memiliki napas panjang, bahkan hingga memasuki tahun keempat.

"Kita harus bangga karena tidak ada gerakan yang bisa sustain dan tinggi daya hidupnya," katanya saat diskusi bertajuk "Populisme: Dari Inggris, Amerika, hingga Bali" di Taman Baca Kesiman, Denpasar, Kamis, 25 Mei 2017 lalu.

Peneliti dari Cornell University itu menjelaskan, gerakan ForBALI berjalan konsisten dengan tujuan dan lawan yang jelas. Menurut dia, gerakan tolak reklamasi harus bisa mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014.

Minggu, 10 Juli 2016 , puluhan ribu masyarakat Bali turun ke jalan menolak reklamasi.

Penglingsir (sesepuh) Desa Adat Bualu, Nyoman Gelebet, 72 tahun berorasi. Dia menegaskan bahwa reklamasi Teluk Benoa sangat bertentangan dengan filosofi Tri Hita Karana-tiga penyebab terciptanya kebahagiaan.

Tri Hita Karana menekankan tiga hubungan, meliputi hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan Tuhan yang saling terkait satu sama lain.

Kawasan Teluk Benoa adalah tempat suci bagi umat Hindu Bali karena bertemunya lima mata air besar. "Itulah kawasan suci yang merupakan campuhan agung," ujarnya. "Teluk Benoa dilarang disentuh untuk kepentingan komersil, ini tidak bisa ditawar-tawar."

Surga Buatan

Wajah Bali yang bergelimang citra keindahan eksotis, sejatinya dilatari abad-abad yang muram. Di permulaan abad ke-20, Bali dilumuri perang saudara, pemberontakan, dan perebutan kekuasaan raja-raja.

Geoffrey Robinson dalam Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik menjelaskan bahwa dari abad ke-17 sampai ke-19 ekspor utama Bali adalah budak.

Sebanyak 2.000 budak diekspor per tahun selama abad ke-17. Michel Picard dalam Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata menambahkan bahwa perdagangan budak adalah kegiatan utama pulau Bali, dirangsang oleh kebutuhan tenaga kerja VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang bermarkas di Batavia.

Setelah VOC dibubarkan, Bali yang sebelumnya kurang menarik karena tidak ada rempah-rempah, maupun lahan pertanian yang cocok untuk usaha perkebunan, mulai diperhatikan Belanda. Karena secara geografis Bali dekat dengan Jawa.

Ketika hubungan diplomatis dengan raja-raja Bali gagal, Belanda akhirnya melakukan intervensi militer. Pembantaian terjadi di mana-mana, disanalah terjadi petistiwa heroik perang puputan.

Rezim kolonial Belanda yang melakukan penaklukan secara brutal dengan kekerasaan dan penghilangan nyawa terhadap manusia Bali, direspon oleh dunia internasional dengan timbulnya kegemparan. Hal ini kemudian menjadi sumber rasa malu pemerintah kolonial Belanda.

Untuk memulihkan pandangan buruk tersebut, pemerintah kolonial Belanda kemudian melakukan Baliseering atau pem-Bali-an yang dimulai sejak tahun 1920-an dengan “mengunci” citra Bali sebagai tanah tradisi yang mooi. Cantik jelita.

“Selanjutnya agar kekejaman intervensinya dilupakan orang, mereka berusaha menampilkan suatu gambaran positif dari kebijaksanaan kolonialnya di Bali, suatu pencitraan yang didasarkan pada pelestarian budaya Bali berikut promosinya melalui pariwisata,” tulis Michel Picard.

Kebijakan kultural ini menghasilkan ditampilkannya kembali gaya busana, bentuk arsitektural, tarian, dan tata krama berbicara tradisional.

Orang Bali harus berbusana Bali. Teknik-teknik konstruksi modern, tak peduli betapapun praktis atau menariknya bagi para pemakainya, ditetapkan sebagai buruk secara estetis, dan karena itu dihindari. Bahasa Bali digalakkan, dan pengawasan ketat terhadap kode penanda statusnya dikuatkan sebagai hukum adat.

Pada masa itu pemakaian celana panjang oleh laki-laki atau kebaya (baju Jawa) oleh perempuan menjadi tindakan subversif.

Penggunaan tingkatan bahasa Bali yang tidak tepat, atau penggunaan bahasa Melayu, dipandang oleh otoritas pemerintah sebagai tindakan perlawanan yang kurang ajar, dan bisa dihukum di Raad van Kerta (lembaga peradilan adat ciptaan pemerintah kolonial yang pernah mengatur sistem kehidupan sosial-adat Bali).

Di periode yang sama ketika diberlakukannya Baliseering, perusahaan pelayaran Belanda yaitu KPM (Koninklijk Paketvarrt Maattschapij), mempropagandakan Bali sebagai daerah tujuan wisata.

Sementara yang dianggap sebagai wisatawan pertama di Bali adalah Heer H. van Kol (anggota parlemen Belanda) yang mengunjungi Bali pada 4 Juli 1902, jauh sebelum Baliseering.

Dalam catatan I Gde Pitana yang disiarkan oleh Bali Post tahun 1999, setelah mengunjungi Bali, “wisatawan pertama” ini kemudian menulis buku Uit Onze Kolonien (Dari Koloni Kami) yang terbit di Leiden pada 1902. Dalam buku setebal 826 halaman tersebut, 123 halaman menceritakan tentang Bali.

Serangkaian relasi kuasa kolonial, yang melibatkan produksi bahasa, tingkah laku, dan citra yang tanpa sadar menjadi cikal bakal terbentuknya Bali hingga kini. Pulau ini seolah sekerat tanah surga. Siap dikonsumsi kapan saja oleh bisnis pariwisata.(*)

Sumber: Tempo.co/Tirto.id

 

loading...

#

Sebelumnya

Dipanggil KPK , Setnov malah panen raya di Kupang

Selanjutnya

Bersiap menghadapi gunung Agung

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe