Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pemerintah Indonesia diminta jelaskan status Papua
  • Senin, 20 November 2017 — 06:42
  • 1812x views

Pemerintah Indonesia diminta jelaskan status Papua

"Status negara ini di Papua harus diperjelas. Apakah NKRI sebagai kolonial ataukah Papua masuk ke NKRI karena aneksasi. Ini dua hal berbeda," kata Ruben akhir pekan lalu.
Ilustrasi rakyat Papua demo menuntut referendum - freewestpapua.org 
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ruben Magai, Ketua Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hubungan luar negeri, hukum dan HAM, mengatakan pemerintah Indonesia harus menjelaskan status Papua. Apakah Papua bergabung dengan NKRI karena sebagai daerah kolonisasi ataukah aneksasi. 

"Status negara ini di Papua harus diperjelas. Apakah NKRI sebagai kolonial ataukah Papua masuk ke NKRI karena aneksasi. Ini dua hal berbeda," kata Ruben akhir pekan lalu.

Menurutnya, karena menyadari ada yang tidak beres dalam sejarah Papua bergabung ke NKRI, orang asli Papua pun menggelar Kongres Rakyat Papua (KRP) ketiga kalinya, 19 Oktober 2011 di Padang Bulan, Kota Jayapura.

"Di luar negeri, orang asli Papua yang diwakili ULMWP, sebagai sayap diplomasi, terus menyuarakan dan memperjuangkan status Papua kepada dunia internasional," ujarnya.

Katanya, sebelum KRP III, hal yang sama sudah dilakukan orang asli Papua pada 1961 dan 1971. Ketika itu, orang asli Papua sudah mendeklarasikan dan mendirikan negara sendiri. 

Jika status Papua sebagai daerah kolonisasi atau jajahan, prosesnya akan panjang kalau Papua ingin berdiri sendiri sebagai sebuh negara ke depannya.

Tapi jika Papua bergabung ke NKRI karena dianeksasi atau pencaplokan suatu wilayah, Papua hanya butuh pengakuan dari pemerintah Indonesia.

"Kalau mengacu pada sejarah Papua bergabung ke NKRI, Papua ini dianekasasi. Papua ini tinggal butuh pengakuan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia harus duduk bicara dengan orang asli Papua," katanya. 

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik ketika berkunjung ke Papua, pekan lalu mengatakan, Pemerintah Inggris mendukung Papua dan Papu Barat tetap berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Katanya, Inggris mendukung pemerintah Indonesia memajukan masyarakat Papua agar tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

"Namun, catatan untuk pemerintah Indonesia yaitu hak-hak politik dan hak-hak untuk mendapat kehidupan yang layak oleh masyarakat Papua, perlu mendapat perhatian serius," kata Moazzam Malik. 

Katanya, masyarakat Papua berhak merasakan kehidupan yang sejahtera dan setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia. (*)

loading...

Sebelumnya

HUT ke 9 KNPB digelar dengan refleksi dan ibadah

Selanjutnya

Sekda Kota Jayapura dieksekusi ke Lapas Abepura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat