Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Sekda Kota Jayapura dieksekusi ke Lapas Abepura
  • Senin, 20 November 2017 — 06:52
  • 631x views

Sekda Kota Jayapura dieksekusi ke Lapas Abepura

"Benar, sudah eksekusi, Sabtu (18/11/2017) sore, ke Lapas Abepura," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Akmal Abbas via pesan singkatnya kepada Jubi, Minggu (19/11/2017).
Sekda Kota Jayapura, RD. Siahaya - Jubi/Dok 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Sekda Kota Jayapura, RD Siahaya dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura ke Lapas Abepura, Sabtu (18/11/2017).

RD Siahaya tersandung kasus korupsi pengadaan kain batik untuk pegawai di lingkungan Pemkot Jayapura, 2012 yang merugikan negara senilai Rp1,7 miliar. 

"Benar, sudah eksekusi, Sabtu (18/11/2017) sore, ke Lapas Abepura," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Akmal Abbas via pesan singkatnya kepada Jubi, Minggu (19/11/2017).

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Abepura, Budi Hartoyo mengatakan hal yang sama.

"Iya benar, sekda Kota Jayapura sudah dibawa ke lapas, Sabtu (18/11/2017) sekira pukul 18.00 WIT. Sekarang dia sudah di Lapas Abepura," kata Budi Hartoyo via teleponnya kepada Jubi.

Kuasa hukum RD, Siahaya, Anton Raharusun mengatakan, eksekusi ini merupakan kewenangan jaksa. Jaksa berkewenangan melakukan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, pihaknya juga melakukan upaya peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) terkait kasus kliennya.

Dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jayapura, 21 September 2015, RD. Siahaya divonis bebas, padahal jaksa penuntut umum menuntut terdakwa ketika itu ancaman hukuman 4,6 tahun penjara. 

Pascaputusan bebas tersebut, kejaksaan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan dikabulkan. MA mengeluarkan putusan dengan nomor 487 K/Pid.Sus/2016 yang membatalkan putusan pengadilan Tipikor Jayapura. 

Dalam putusan MA, RD Siahaya divonis 5,6 tahun penjara denda Rp200 juta. Vonis MA ini lebih berat dari tuntutan JPU ketika sidang di pengadilan. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemerintah Indonesia diminta jelaskan status Papua

Selanjutnya

Raperdasi kepegawaian proteksi OAP dan non-OAP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe