Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Raperdasi kepegawaian proteksi OAP dan non-OAP
  • Senin, 20 November 2017 — 06:57
  • 791x views

Raperdasi kepegawaian proteksi OAP dan non-OAP

"Raperdasi ini dirancang bukan karena ada unsur politik, tapi bagaimana anak asli Papua dan non-Papua yang lahir besar di Papua diproteksi," kata Ignasius Mimin pekan lalu.
Ilustrasi penerimaan ASN - Jubi. Dok 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua Badan Legislasi (Baleg) atau yang kini disebut adan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin, mengatakan raperdasi kepegawaian daerah yang kini disosialisasikan pihaknya melalui konsultasi publik, tidak hanya untuk memproteksi orang asli Papua (OAP), juga non-Papua dalam penerimaan aparatur sipil negara (ASN).

Ia mengatakan, non-Papua yang dimaksud adalah mereka yang lahir besar dan menyelesaikan pendidikannya di Papua.

"Raperdasi ini dirancang bukan karena ada unsur politik, tapi bagaimana anak asli Papua dan non-Papua yang lahir besar di Papua diproteksi," kata Ignasius Mimin pekan lalu.

Menurutnya, nantinya akan diatur berapa kuota anak asli Papua dalam setiap penerimaan ASN dan berapa non-Papua, baik itu untuk lulusan SMA, D3, S1, dan S2. 

"Selama ini bukan hanya anak asli Papua yang minim diterima ketika ada penerimaan ASN di Papua, tapi juga non-Papua yang lahir, besar, dan menyelesaikan pendidikannya di Papua," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi, DPR Papua Emus Gwijangge mengatakan, selama ini kebanyakan yang lulus dalam penerimaan ASN di Papua, adalah orang dari luar Papua. Mereka yang merupakan lulusan dari luar Papua dan belum lama menetap di Papua atau bukan lahir, besar, dan menyelesaikan pendidikannya di Papua.

"Setiap kali penerimaan CPNS atau ASN, tenaga pendamping kampung dan lainnya, terutama instansi vertikal, selalu saja bermasalah karena anak asli Papua minim bahkan tidak ada yang lolos," kata Emus. 

Sistem penerimaan ASN atau tenaga pendamping desa/kampung di Papua secara online lanjut Emus, semakin menyulitkan anak-anak asli Papua untuk bersaing.

"Setiap kali penerimaan CPNS dan pendamping desa/kampung secara online, minim anak asli Papua yang lolos. Kebanyakan orang dari luar Papua. Kami tidak ingin kondisi ini terus terjadi, makanya kami menyusun raperdasi kepegawaian dan dikonsultasikan kepada publik untuk mendapat masukan," ucapnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Sekda Kota Jayapura dieksekusi ke Lapas Abepura

Selanjutnya

Legislator Papua ingin bukti penyanderaan di Banti

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe