Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Opini
  3. Korupsi dan hasrat akan kekuasaan menurut pandangan Friedrich Nietzsche
  • Senin, 20 November 2017 — 07:45
  • 1313x views

Korupsi dan hasrat akan kekuasaan menurut pandangan Friedrich Nietzsche

Tindakan korupsi bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan yang amat membahayakan proses perjalanan suatu negara bangsa. Nietzsche dalam pandangannya melihat tindakan korupsi tidak terlepas dari kekuasaan yang dimiliki oleh pribadi yang bertindak imoral tersebut.
Ilustrasi - Tempo.co
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Lian Hardiman OFM

Di dalam filsafat klasik korupsi dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemurnian. Dalam arti ini jiwa dianggap sebagai sesuatu yang suci dan kekal. Korupsi dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemurnian, karena tindakan korupsi pada hakikatnya materi dan tidak akan mendatangkan kebahagiaan dalam arti yang sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu korupsi semakin berkembang dan proses untuk mencapai kenginan yang semu itu juga semakin canggih.

NKRI memiliki lembaga khusus untuk menangani kasus korupsi. Memang ada lembaga negara yang memiliki hak penuh secara konstitutif untuk memberantas segala macam kejahatan, tetapi secara khusus pula didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kasus korupsi.

Tindakan korupsi bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan yang amat membahayakan proses perjalanan suatu negara bangsa. Nietzsche dalam pandangannya melihat tindakan korupsi tidak terlepas dari kekuasaan yang dimiliki oleh pribadi yang bertindak imoral tersebut.

Kenikmatan di dalam kekuasaan mendorong manusia untuk bertindak salah. Kesalahan yang dilakukan tersebut secara moral tentu tindaklah benar. Namun, pribadi yang melakukan tindakan tersebut tidak memperhitungkan prinsip moral, melainkan prisip kebebasan yang tidak bermoral. Kebebasan dimanfaatkan untuk mengisi hal-hal yang bisa memenuhi nafsu kekuasaan. Karena itu, dalam tulisan ini penulis menampilkan argument seputar korupsi dan hasrat akan kekuasaan yang berakar pada pemikiran Nietzsche.

Sekilas tentang Nietzsche

Nietzsche adalah filsuf yang lahir di Jerman akhir abad 19 (1844 – 1900) dan merupakan anak seorang pendeta Lutheran. Ia dikenal sebagai filsuf yang menyerang kristianitas dan moralitas tradisional di Eropa (Wattimena, 2012). Ia meninggal pada usia 36 tahun setelah menderita sakit jiwa selama satu tahun. Sejak tahun 1858 ia masuk sekolah asrama di Pforta dan memperoleh prestasi yang cukup memuaskan. Namun, dalam bidang eksata sama sekali lemah. Setelah lulus dari Pforta tahun 1864, ia belajar di Universitas Bonn (Jerman) dalam bidang teologi dan filologi klasik. Pada tahun 1865, ia meninggalkan studi teologinya dan pindah ke Lepzig dan di sana ia menerima pengaruh dari Schopenhauer melalui The World as Will and Idea. Karena dianggap sebagai seorang mahasiswa yang amat cemerlang, pihak universitas memanggilnya untuk menduduki jabatan di bidang filologi klasik meskipun belum memperoleh gelar doktoralnya. Saat itu ia baru berusia 24 tahun. Tahun 1872 – 1888, ia menerbitkan banyak buku dan berbagai artikel yang dipublikasikan di berbagai media, baik lokal maupun nasional.

Dalam kaitan dengan idealisme dan kehendak untuk berkuasa merupakan titik akhir dari perjalanan pemikiran Nietzsche. Dalam buku pertamanya The Birth of Tragedy (terbit tahun 1872), Nietzsche memaparkan dua prinisp--yang selalu ada dalam tulisannya, yaitu “prinsip dyonisian” atau prinsip kekacauan dan prinsip “apollonian” atau prinsip keteraturan (Letche, 2001:329-330). Dua prinisp ini selalu ada atau terselubung di dalam setiap karya yang di buat Nietzsche. Maka dalam pandangannnya berkaitan dengan tulisan ini menjelaskan dua aspek tersebut yang selalu melekat dalam diri manusia yang menyejarah.

Manusia selalu dihantui oleh dua prinisp tersebut. Hal yang mungkin untuk menetralisir dua prinsip tersebut adalah pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif merupakan pengetahuan yang mendorong manusia keluar dari tindakan penyelewengan. Selaras dengan pandangan tersebut Henri Bergson mengatakan, pengetahuan yang tertinggi adalah pengetahuan intuitif, bukan pengetahuan rasional.

Bagi Bergson pengetahuan rasional pada titik tertentu bisa salah, sedangkan pengetahuan intuitif sama sekali tidak bisa salah. Untuk menghindari kesalahan dalam sebuah tindakan, maka perlu sebuah pemahaman yang kuat agar tindakan selalu melahirkan kebaikan dan kebenaran dan juga  bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan universal.

Korupsi sebagai tindakan menyimpang

Kejahatan pada prinsipnya adalah tindakan menyimpang. Tindakan disebut sebagai sebuah penyimpangan apabila tersebut tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku untuk setiap manusia. Seiring berjalannya waktu, salah satu tindakan kejahatan yang terus meluas adalah korupsi.

Korupsi pada zaman sekarang ini bukan lagi sebuah kasus biasa, tetapi sebuah kejahatan yang perlu diwaspadai setiap orang. Korupsi pada dirinya merupakan sebuah kejahatan, karena tindakan tersebut adalah tindakan imoral.

Besarnya dana yang dikucurkan untuk kesejahteraan rakyat di era Pemerintahan Joko Widodo, membuat elite di negeri ini bertindak tidak sesuai dengan pengetahuan intuitif yang melekat dalam diri mereka. Tambah lagi, mahalnya ongkos politik membuat setiap aktor politik bertindak tidak wajar.

Dalam pemikirannya, Nietzsche mencoba menggali hasrat di balik korupsi yang terus berkembang dan mengkhawatirkan. Korupsi tidak terjadi begitu saja tanpa ada sebab.

Sebab yang pertama terjadinya korupsi adalah hasrat akan kekuasaan. Kekuasaan membuat orang bertindak imoral dan kekuasaan mengendalikan eksistensi manusia yang memiliki kemampuan yang unik dari ciptaan lainnya.

Korupsi di Indonesia bukan hanya soal ekonomi, politik atau hukum tetapi lebih dalam dari itu, yakni soal kultural dan soal kondisi manusiawi kita sebagai manusia. Hal inilah yang membuat korupsi bersifat sistemik. Artinya bahwa yang korup bukan hanya manusianya, melainkan juga sistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri dalam skala yang lebih luas dan dampaknya sangat luas pula. Kenyataan ini merupakan wujud dari kejahatan manusia masa kini yang amat luas dan ada kemungkinan bersifat turun-temurun.

Korupsi merupakan sebuah tindakan kejahatan masa kini yang sangat mengkhawatirkan dalam perkembangan bangsa di masa yang akan datang. Kejahatan seperti ini bukanlah kejahatan personal, apalagi dianggap sebagai sebuah godaan setan, melainkan sebuah kejahatan radikal masa kini yang merusak moralitas manusia secara sosial.

Korupsi bukanlah suatu momen temporal perjalanan roh absolut menuju kebebasan manusia seperti yang dikatakan oleh Hegel. Korupsi juga bukan hasil dari relasi produksi dan ekonomi di dalam masyarakat seperti dalam pemikiran Marx. Korupsi bukanlah sebuah keniscayaan sejarah, maka tidak akan dapat dikenai penilaian moral dan orang tidak akan mengenalnya sebagai sebuah kejahatan. Korupsi merupakan hasil dari tindakan manusia. Oleh sebab itu, manusia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, baik secara individual maupun secara kolektif. Pertanggungjawaban itu merupakan salah satu bentuk proses transparansi menuju sebuah negara yang bebas dari korupsi.

Kehendak untuk berkuasa

Hasrat untuk berkuasa merupakan dorongan manusia yang lahir dari kebebasan yang melekat dalam kodratnya. Kekuasaan lahir dari hasrat untuk menguasai. Kekuasaan juga ada karena ketidakpuasan. Kekuasaan seringkali dibarengi dengan hasrat manusia yang tidak benar.

Dalam hal ini, hasrat seringkali mengabaikan moralitas. Hal yang paling nyata adalah manusia mengabaikan moralitas untuk mencapai sebuah jabatan dengan menghalalkan segala cara.

Zaman sekarang antara korupsi dan kekuasaan seringkali berjalan bersama. Kekuasaan sebagai sarana untuk mengambil hak-hak orang lain dengan sebuah sistem yang tersembunyi.

Dalam pemikiran Nietzsche, konsep untuk berkuasa adalah salah satu konsep yang paling banyak menarik perhatian. Dengan konsep ini ia bisa dikategorikan sebagai seorang pemikir naturalistik yang melihat manusia tidak beda dengan makluk hidup lainnya. Pemikiran Nietzsche tersebut tidak bisa disangkal kerap dipraktikkan para elite yang setiap hari menampilkan sikap dan tindakan imoral bagi publik, mulai dari kasus berskala kecil sampai pada persoalan berskala besar.

Tindakan yang paling menyakitkan bagi masyarakat di zaman sekarang adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh para elite di negara kita. Kekuasan yang mereka miliki bukan untuk mencapai sebuah kebenaran, melainkan untuk sebuah tindakan penyelewengan yang meresahkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Kekuasaan memang amat mempesona. Orang rela menderita demi seuah kekuasaan. Bertitik tolak dari persoalan akan kekuasaan, maka banyak orang menafsirkannya dengan berbagai macam. Penafsiran tersebut dilatarbelakangi oleh situasi zaman di mana kekuasaan tersebut sedang berjalan.

Selain Nietzsche, ada filsuf lainnya yang memberikan pemahaman yang mirip tentang kekuasaan, yaitu, Michel Foucault. Fouchault mengartikan kekuasaan bukan sebuah institusi, dan bukan struktur. Bukan pula suatu kekuatan yang dimiliki, melainkan nama yang diberikan kepada suatu situasi strategis kompleks dalam suatu masyarakat.

Kekuasaan ada di mana-mana dan mewarnai sebuah proses. Kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari konsep ekonomi, ilmu pengetahuan, dan aspek kehidupan manusia lainnya. Kekuasaan tidak bisa dipahami sebagai hubungan kausalitas, tetapi dalam kerangka tujuan-tujuan dan sarana-sarana.

Tujuan tersebut sebagai sebuah kepemilikan yang dalam penghayatan merupakan sebuah usaha (Haryatmoko, 2016: 12), sehingga tindakan kejahatan seperti korupsi tidak dirasakan sebagai sebuah kejahatan, melainkan sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan sesuatu demi kebaikan. Inilah yang disebut oleh Nietzsche sebagai sebuah prinisip dionisian atau prinsip kehancuran.

Prinsip dionisian yang digagas oleh Nietzsche pada prinsipnya lahir dari situasi sosial pada zaman yang mengabaikan prinsip kesamaan hak dan martabat. Banyak tindakan yang tidak manusiawi terhadap satu sama lain. Tindakan tersebut merupakan sisi hewani dari manusia itu sendiri. Tindakan yang tidak manusiawi juga merupakan sebuah penyalahguaan kekuasaan.

Dalam konteks negara demokasi kekuasaan berada pada tangan eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan di dalam koridor yang benar dan tepat. Pemerintah merupakan wadah tertinggi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Friedric Hegel mengatakan, untuk mencapai sebuah kesejahteraan, maka kita harus memberikan sepenuhnya kepada negara untuk mengelola sumber daya yang ada.

Konsep tersebut pada prinsipnya baik adanya jika pemerintah memang hadir untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, kenyataannya menggambarkan bahwa pemerintah tidak bisa memberikan jaminan yang mutlak bagi kesejaheteraan masyarakat. Sebab banyak eksekutif yang bertindak imoral--yang merusak citra birokrasi—dengan tindakan korup. Bertitik tolak dari pemikiran Nietzsche yang amat revolusionis dan dibantu oleh pemahaman akan kekuasaan dari Michel Fouchault, maka hendaknya kekuasaan dijadikan sarana untuk memberikan kesejahteraan bagi banyak orang untuk mencapai bonum commune (kebaikan bersama).

Prinsip moral hidup berbangsa

Istilah moral menunjuk pada tindakan yang positif. Moral merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Di dalam pribadi yang otonom manusia memiliki prinsip moral. Prinsip moral tersebut tentu saja diterima oleh semua pihak secara absolut.

Namun, prinsip moral tersebut seringkali menjadi batu sandungan bagi orang yang jatuh dalam hasrat yang menyimpang. Sebenarnya moral menjadi penunjuk jalan bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan kaidah yang benar dalam kehidupan sosial.

Di NKRI moral hidup kebangsaan selalu mengacu pada moral keagamaan masing-masing. Moral keagamaan tentu saja menghargai kebebasan manusia untuk mewujudkan moralitas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain moral keagamaan kita juga berpegang pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai moral sosial. Semua yang terjadi di Nusantara ini selalu mengikuti kaidah (moral) kebangsaan yang termuat dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945 (Setiardja, 1990: 170). Pancasila dan UUD 1945 merupakan moral yang betul-betul bersifat nasional yang dapat diterima oleh semua warga negara.

Sebagai umat beragama kita berpegang pada norma moral agama kita masing-masing, tetapi sebagai warga negara Indonesia kita berpegang pada Pancasila. Karena itu setiap tindakan kejahatan harus ditindak tegas dengan mengacu pada moral Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kaitan dengan korupsi yang terus merajalela dan hasrat akan kekuaasan yang terus merusak moralitas manusia dan bangsa, maka moral Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan untuk mengatur semua tindakan kejahatan agar bangsa Indonesia bebas dari tindakan korupsi, dan hasrat akan kekuasaan bisa diolah dengan baik dan benar untuk mencapai sebuah negara yang aman, damai dan tentram.   

Penutup

Hasrat akan kekuasaan mutlak ada dalam diri manusia. Namun, tidak semua manusia menyadari hal itu. Ada manusia yang menyadarinya dan pada titik tertentu ia mau mengontrol hasrat tersebut lalu menjadi pribadi yang rasional dan menjadikan hasratnya sebagai pendorong untuk memperjuangkan kebaikan. Meski demikian, masih ada manusia yang tidak mampu mengontrol hasrat akan kekuasaan, sehingga terus mengejar kekuasaan dan rela melakukan apa saja demi sebuah kekuasaan. Oleh sebab itu, dalam kancah perpolitikan di negara demokrasi hasrat akan kekuasaan perlu disadari agar tidak jatuh dalam orientasi yang menyimpang dari kodrat manusia.

Nietzsche dan filsuf lainnya memberikan perspektif yang jernih akan hasrat yang menyimpang dari moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara agar manusia tetap pada eksistensinya yang rasional. Oleh sebab itu, kita didorong untuk melawan kejahatan dengan mewujudkan moralitas sosial kebangsaan untuk mencapai masyarakat yang aman, damai dan tentram serta berperikemanusiaan. (*)

Penulis adalah mahasiswa STFT Fajar Timur

loading...

Sebelumnya

Urgensi sarana pendidikan di Papua

Selanjutnya

Media Massa, Rasisme Struktural, dan Legitimasi Kekerasan di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe