Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Anggota MRP diharap lebih baik dari periode sebelumnya
  • Selasa, 21 November 2017 — 07:59
  • 650x views

Anggota MRP diharap lebih baik dari periode sebelumnya

“Harus ada perubahan dan energi baru. Mereka harus dapat menunjukkan kepada masyarakat asli Papua, kalau keberadaan mereka untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua,” kata Emus kepada Jubi, Senin (20/11/2017).
Pelantikan 51 anggota MRP di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (20/11/2017) – Jubi/Alex
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Emus Gwijangge berharap, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2017-2021, lebih ‘bertaring’ atau menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat Papua.

Ia mengatakan, kinerja 51 angggota MRP yang dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (20/11/2017), harus lebih baik dari periode sebelumnya.

“Harus ada perubahan dan energi baru. Mereka harus dapat menunjukkan kepada masyarakat asli Papua, kalau keberadaan mereka untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua,” kata Emus kepada Jubi, Senin (20/11/2017).

Menurutnya, perwakilan adat, agama, dan perempuan yang duduk di lembaga kultur orang asli Papua itu jangan hanya sekadar formalitas, tapi bagaimana menyusun sebuah regulasi untuk memproteksi hak dasar orang asli Papua, yang diajukan ke DPR Papua untuk disahkan.

“MRP dan DPR Papua ini mitra, jangan seperti sebelum-sebelumnya, MRP dan DPR Papua tidak sejalan. MRP sekarang ini jangan lagi jadi bahan cerita di masyarakat, karena dianggap gagal,” ujarnya.

Katanya, setiap kelompok kerja (pokja) di MRP harus paham tugasnya. Memperlihatkan kinerja mereka kepada masyarakat asli Papua. Sebagai lembaga kultur, anggota MRP jangan bicara politik, tapi proteksi terhadap orang asli Papua.

“Setiap pokja kerja sesuai tupoksinya. Pokja Agama jangan bicara adat, Pokja Perempuan jangan bicara agama, Pokja adat jangan bicara perempuan, atau sebaliknya. Jadi harus bersatu mengamankan kepentingan orang asli Papua,” katanya.

Tugas MRP dalam waktu dekat lanjut politikus Partai Demokrat itu, adalah menghadapi pemilihan gubernur Papua, 2018 mendatang. MRP harus mulai mempersiapkan diri, karena lembaga ini yang akan memverifikasi keaslian bakal calon gubenur dan wakil gubernur Papua.

Mendagri Tjahyo Kumolo ketika melantik 51 anggota MRP mengatakan, sejak UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua diberlakukan, ini merupakan pelantikan anggota MRP ketiga kali.

Tugas dan wewenang MRP berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 21, salah satunya memberikan pertimbangan dan persetujuan calon gubernur serta wakilnya yang diusulkan oleh DPRP," kata Tjahyo.  

Katanya, MRP merupakan lembaga representasi kultural, sehingga jangan berperan sebagai lembaga politik. Anggota MRP yang sudah dilantik harus mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan tugas kewajibannya, khususnya dalam pilkada.

“Anggota MRP harus fokus program yang bersentuhan dengan kepentingan adat, agama dan perempuan, dan mampu memberi solusi berdasarkan kewenangannya,” ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pertikaian di Nduga dinilai hambat kemajuan daerah

Selanjutnya

Selama dua periode MRP dinilai belum maksimal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe