Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Selama dua periode MRP dinilai belum maksimal
  • Selasa, 21 November 2017 — 08:06
  • 618x views

Selama dua periode MRP dinilai belum maksimal

“Ini yang akan difasilitasi MRP ke depan supaya orang asli Papua benar bebas biaya pendidikan sejak SD hingga perguruan tinggi,” katanya.
Ilustrasi Kantor MRP – Jubi.Dok 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Mantan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib yang kembali menjabat anggota MRP periode 2017-2021 mengakui, selama dua periode, keberadaan lembaga kultur orang asli Papua itu tidak maksimal dalam melaksanakan apa yang menjadi tupoksinya.

Ia mengatakan, banyak hal belum maksimal dilakukan anggota MRP periode pertama dan kedua. Ada hal penting yang menjadi hak dasar orang asli Papua (OAP), namun belum dilaksanakan semaksimal mungkin.

“Ini yang harus digaris-bawahi dan menjadi tugas prioritas anggota MRP periode kini untuk dilakukan, supaya dapat menjawab aspirasi orang asli Papua yang ada dalam UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua,” kata Timotius Murib usai pelantikan 51 anggota MRP, Senin (20/11/2017).

Menurutnya, anggota MRP periode sebelumnya yang kembali terpilih dan anggota MRP baru, perlu menyamakan persepsi. Anggota MRP periode sebelumnya akan menyampaikan kendala yang dihadapi untuk dibahas bersama supaya menjawab aspirasi OAP.

“Ada empat bidang yang digalakkan pemprov sesuai amanat UU Otsus yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Kami melihat, banyak kegiatan dari sumber dana Otsus di daerah belum maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, program yang dibiayai dana Otsus dan belum maksimal itu salah satunya adalah beasiswa. Belum semua anak asli Papua di kabupaten/kota menikmatinya, sehingga orang tua mereka mempertanyakan di mana dana Otsus, kenapa anak mereka masih membayar biaya sekolah.

“Ini yang akan difasilitasi MRP ke depan supaya orang asli Papua benar bebas biaya pendidikan sejak SD hingga perguruan tinggi,” katanya.

Di bidang kesehatan lanjut Murib, belum semua OAP mimiliki Kartu Papua Sehat (KPS). Misalnya dalam satu jemaat gereja yang terdiri dari 100 orang, ketika ditanya siapa yang sudah memiliki KPS, mungkin hanya lima orang yang punya.

“Ini belum merata, padahal dinas kesehatan Provinsi Papua menyebut sudah dua juta sekian orang asli Papua memiliki KPS. Ini kejanggalan yang kami temukan dan akan kami telusuri. Kami akan mengawal dan mengawasi program yang dibiayai dana Otsus, apakah dilaksanakan atau tidak,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Emus Gwijangge berharap, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2017-2021, lebih ‘bertaring’.

“Harus ada perubahan dan energi baru. Mereka harus dapat menunjukkan kepada masyarakat asli Papua, kalau keberadaan mereka untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua,” kata Emus kepada Jubi.

Menurutnya, perwakilan adat, agama, dan perempuan yang duduk di lembaga kultur orang asli Papua itu jangan hanya sekadar formalitas, tapi bagaimana menyusun sebuah regulasi untuk memproteksi hak dasar orang asli Papua.

“Sebagai lembaga kultur, anggota MRP jangan bicara politik, tapi proteksi terhadap orang asli Papua. Harus bersatu mengamankan kepentingan orang asli Papua,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Anggota MRP diharap lebih baik dari periode sebelumnya

Selanjutnya

Kolaborasi anggota MRP diyakini jadi kekuatan baru

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe